Kurang Transparan, Penggunaan CSR dan PKBL BUMN di Aceh Dipertanyakan
BANDA ACEH — Penggunaan anggaran Coorporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Aceh dipertanyakan.
Hal ini dikarenakan selama ini tidak adanya kejelasan dalam penggunaan anggaran CSR dan PKBL BUMN di Aceh.
Anggaran besar dalam bentuk CSR ataupun PKBL merupakan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kepada masyarakat di sekitar perusahaan itu berada dan jumlahnya relatif besar.
Salah satu aturan mengenai CSR di Indonesia adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang ini menyebut CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Mengacu pada Pasal 74 UU PT, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
“Sehingga jadi pertanyaan masyarakat, dikemanakan saja CSR BUMN yang ada di Aceh selama ini, apakah sudah disalurkan dengan benar ke masyarakat atau malah untuk kepentingan oknum tertentu, ini perlu dicek,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Banda Aceh, Mahmud Padang dalam keterangannya, Kamis 16 Maret 2023.
Berdasarkan aturan, lanjutnya, semestinya minimal 1-2% keuntungan BUMN yang ada di Aceh disalurkan ke masyarakat, besarannya sungguh fantastis. Apalagi untuk perusahaan sekelas PLN, Pertamina, dan perusahaan-perusahaan besar.
“Kita berharap pihak KPK dan penegak hukum lainnya termasuk Polda hingga Kejati turut memonitoring realisasi program CSR atau PKBL dari BUMN-BUMN yang ada di Aceh.
Sejauh ini anggaran tersebut begitu besar tapi manfaatnya ke masyarakat sangat kecil, makanya perlu dimonitor bahkah diaudit oleh pihak berwenang,” ujarnya.
Menurut Mahmud, perlunya audit dan monitor serta evaluasi terhadap penggunaan CSR, agar anggaran CSR BUMN jangan sampai digunakan untuk kepentingan oknum tertentu baik itu dari internal maupun pihak berkaitan dengan BUMN.
“Anggaran CSR BUMN itu murni harus diperuntukkan kepada masyarakat dimana tempat perusahaan BUMN itu berada, jangan sampai malah digunakan untuk buka usaha oknum tertentu, dan sebagainya.
