BANDA ACEH — Fraksi-fraksi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dinilai tidak objektif atas usulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, pasalnya hanya ada calon tunggal yakni satu nama saja yaitu Bustami Hamzah (Sekda Aceh).
Hal ini disampaikan Sekjen Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Provinsi Aceh Muhammad Hasbar Kuba di Banda Aceh, Senin (12/6/2023).
Hasbar menyebutkan, mengacu kepada surat Mendagri Nomor: 100.2.1.3/2971/SJ, tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani Muhammad Tito Karnavian kepada pimpinan DPRA.
Isinya, meminta kepada Ketua DPRA mengirim tiga nama untuk ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Pj Gubernur Aceh Periode 2023-2024.
Permintaan usulan nama tadi, sesuai amanat Pasal 201 ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, mengisi kekosongan jabatan gubernur pada tahun 2022.
Namun Hasbar menduga, hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRA pada Jum’at lalu terkait usulan nama calon Pj Gubernur tersebut, hanya satu nama yang dimunculkan yaitu Bustami Hamzah, sedangkan nama yang lain tidak disebutkan.
“Kenapa hanya nama Sekda Aceh saja yang dimunculkan, ada apa? Apakah ada kongkalikong antara pimpinan DPRA dengan Sekda Aceh? Ini jelas sarat kepentingan dan tidak kooperatif tampa melihat SDM pemimpin yang lain,” ungkap Hasbar.
Padahal, lanjut Hasbar, Aceh masih memiliki banyak SDM untuk ditunjuk sebagai Pj Gubernur Aceh, sebagaimana nama-nama yang pernah diusulkan sebagai Pj Gubernur tahun 2022 lalu.
“Sebagai wakil rakyat Aceh, DPRA harus kooperatif dan terbuka dalam penjaringan nama calon Pj Gubernur Aceh untuk dimasa mendatang, karena ini menyangkut persoalan dan kepentingan seluruh rakyat Aceh,” ujarnya.
Hasbar menilai, keputusan fraksi dan pimpinan DPRA ini sedang mempertontonkan kondisi Aceh sedang dalam krisis atau minimnya SDM kepemimpinan, padahal kita masih memiliki cukup SDM untuk memimpin Aceh.
“Kami harap fraksi dan Pimpinan DPRA untuk lebih kooperatif dan objektif dalam penjaringan nama calon Pj Gubernur Aceh, tidak hanya terkekang dengan satu nama orang saja,” tuturnya.
Ia menambahkan, seharusnya pimpinan DPRA lebih objektif menjaring nama-nama calon Pj Gubernur Aceh, sebab masih ada rakyat Aceh yang memiliki loyalitas dan kapasitas lebih matang serta memiliki jaringan luas dalam kancah lokal maupun nasional, lagi pula kondisi Aceh hari ini butuh sosok pemimpin yang peduli terhadap kemiskinan dan meminimalisir angka pengangguran. (IA)
