Banyak Sengketa Tanah Tsunami dan Tol, MS Jantho Gelar Diskusi Hukum Waris
JANTHO — Mahkamah Syar’iyah (MS) Jantho, Aceh Besar menggelar diskusi terkait hukum waris Islam, Senin (21/8/2023). Salah satu isu yang mencuat dalam kegiatan itu bahwa tanah bekas tsunami dan pembangunan jalan tol di Aceh masih menimbulkan banyak sengketa waris di pengadilan.
Diskusi menghadirkan Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI Dr Edi Riadi dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dr Rafi’uddin.
Selain para hakim MS Jantho, kegiatan ini dihadiri para hakim di wilayah I MS Sabang, MS Calang, Banda Aceh, Sigli dan Meureudu.
Diskusi bertema “Eksistensi dan Perkembangan Hukum Waris Islam serta Teknik Penanganan Perkara Waris”, adalah program Mahkamah Agung.
Ketua MS Jantho Dr Muhammad Redha Valevi menyebutkan diskusi tersebut bertujuan mencari kesepahaman bagi para hakim syariyah di Aceh dalam memutuskan perkara waris.
“Karena Aceh pernah dilanda tsunami, jadi ada beberapa level waris yang hilang sehingga ada perdebatan-perdebatan selanjutnya yang sampai hari ini belum selesai. Faktanya banyak perkara masuk ke Mahkamah Syariyah,” kata Muhammad Redha.
Selain itu, pembangunan jalan tol di Aceh juga menimbulkan sengketa-sengketa waris di masyarakat.
“Banyak kasus ditemukan ada generasi yang mewarisi sudah hilang akibat tsunami dan konflik, jadi perlu ada penggalian pembuktian oleh hakim,” katanya.
Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Rafi’uddin mengatakan, penyelesaian perkara waris terdapat banyak masalah. Misalnya, dari ahli waris, harta waris dan pembagian waris.
“Dari segi ahli waris, kita sering tertipu itu pemohon tidak memasukkan seluruh ahli waris. Di situ terjadi ketimpangan, bisa jadi perkara itu tidak dapat diterima walaupun bisa diajukan lagi,” kata Rafi’uddin.
“Sehingga hal-hal yang seperti itu kalau orang luar, orang awam, itu mengatakan kita tidak adil, padahal kita tidak cukup data, bukti,” lanjutnya.
Hakim Agung MA Dr Edi Riadi menuturkan, bagi hakim, hukum waris tidak berhenti dalam fikih dan perundang-undangan.
“Tapi harus melihat rasa keadilan masyarakat. Karena itu merupakan suatu amanat dari UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim itu harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat,” kata Edi.
