TEL AVIV – Serangan ke Jalur Gaza, Palestina rupanya sangat menguras kas penjajah Israel yang sejak hari pertama perang pada 7 Oktober 2023 tak berhenti melakukan bombardir di Jalur Gaza.
Pemerintah penjajah Israel dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menutup enam kementerian untuk mendanai perang di Gaza untuk membasmi pejuang pembebasan Palestina, Hamas.
Laporan Memo menyebut, kementerian keuangan penjajah Israel disebut akan menyarankan penutupan sejumlah kementerian untuk membantu mendanai serangan yang diperkirakan menelan biaya 51 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp 790 triliun.
Para pegawai di Kementerian Keuangan Israel dilaporkan telah merekomendasikan penutupan beberapa kementerian di negara tersebut.
Tujuannya agar ada alokasi dana tambahan untuk membiayai pertempuran yang kini sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Menurut laporan surat kabar Jerusalem Post, salah satu kementerian yang direkomendasikan untuk ditutup adalah Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme.
Kementerian tersebut bertugas memelihara serta memperkuat hubungan antara Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia.
Wacana tentang pembubaran Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme telah menimbulkan kekhawatiran.
“Keputusan itu telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan diaspora Yahudi global, yang memandang kementerian tersebut sebagai penghubung penting antara mereka dan negara Israel,” ungkap Jerusalem Post dalam laporannya, dikutip Middle East Monitor, Selasa (21/11/2023).
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich diperkirakan akan membawa amandemen anggaran tersebut kepada pemerintah pekan depan untuk memperoleh persetujuan.
Amandemen diprediksi akan mencakup pemotongan pendanaan pada kementerian-kementerian tertentu.
Menurut Jerusalem Post, selain Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme, para pegawai Kementerian Keuangan Israel juga merekomendasikan penutupan Kementerian Urusan Yerusalem, Warisan, Pemukiman dan Misi Nasional, Kementerian Kerja Sama Regional, dan Kementerian Kesetaraan Sosial.
