BANDA ACEH — Langkah Pertamina membatasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh dianggap menghambat pemulihan ekonomi nasional dan mengganggu perekonomian masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Lembaga Pemerhati Migas Aceh, Dr Bukhari SHI MH CM seraya mengecam kebijakan tersebut.
Dia menilai pembatasan BBM solar mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat Aceh.
“Pembatasan distribusi BBM solar di Aceh memicu dampak negatif terhadap sektor transportasi, pertanian dan industri,” ujar Dr Bukhari, Rabu (27/12).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Seharusnya Pertamina mendukung pemerintah dengan mensuplai BBM secara normal, sehingga masyarakat tidak direpotkan dengan antrian panjang,” ucap Dr Bukhari.
Menurutnya, Pertamina sebagai BUMN, harus memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung kebijakan pemerintah.
“Masyarakat Aceh berharap Pertamina dapat meningkatkan pasokan BBM solar, memperkuat transparansi, dan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil kebijakan,” tambahnya.
Ia meminta Pemerintah memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan ini serta memperkuat koordinasi dengan BUMN.
Ia juga meminta seluruh Anggota DPR RI asal Aceh mengadvokasi kepentingan masyarakat, terlibat dalam pembahasan kebijakan energi, dan memonitor kinerja BUMN.
“Saat ini terkesan Pertamina membuat kebijakan sesuka hatinya tanpa ada kontrol dari masyarakat dan wakil rakyat yang ada di Parlemen, sehingga antrian BBM menjadi gejala memalukan setiap hari,” imbuhnya. (IA)
