Kader Muhammadiyah Harus Lawan Politik Tanpa Etika
BANDA ACEH – Kader bangsa, khususnya kader Muhammadiyah di seluruh Indonesia tidak hanya menyayangkan, tapi harus melawan politik tanpa moral dan etika.
Prof Dr Ma’mun Murod SSos MSi, Wakil Ketua Umum Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, menyampaikan hal tersebut dalam Dialog Politik Nasional ‘Muhammadiyah Menyongsong Pemilu 2024’ di Banda Aceh, Sabtu (20/1/2024).
Dialog politik itu merupakan kegiatan bersama LHKP PW Muhammadiyah Aceh bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Forum Keluarga Alumni (Fokal) IMM dengan dukungan Universitas Muhammadiyah Aceh dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh.
Selain anggota dan pengurus Muhammadiyah dan lembaga/majelis di tingkat provinsi Aceh, kegiatan dialog nasional diikuti juga oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) di seluruh Aceh dan warga Muhammadiyah di berbagai wilayah/daerah nasional secara online.
Prof Ma’mun Murod yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) secara lugas menyatakan, Muhammadiyah hanya mendukung politik kebangsaan dan keumatan yang menjunjung tinggi moral dan etika.
“Moral dan etika menentukan sistem dan prosedur politik dan demokrasi. Tanpa etika politik, hukum dan prosedur dengan mudah dikesampingkan,” lanjutnya dalam orasi ilmiah di kampus Universitas Muhammadiyah Aceh tersebut.
“Proses pemilu 2024 yang sedang kita jalani ini penuh pernyataan-pernyataan lucu dari para ketua umum partai yang jelas telah kehilangan basis moral dan etika politiknya. Karena mereka sebenarnya tahu, hancurnya etika telah ikut merusak aspek prosedural pemilu itu sendiri. Sehingga aturan diubah seenaknya bahkan dengan mengorbankan legitimasi lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi (MK),” urai Prof Ma’mun.
Di akhir orasi ilmiahnya, Prof Ma’mun yang juga Ketua FOKAL IMM itu kembali mengajak warga Muhammadiyah secara khusus dan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih secara untuk menghukum para pelanggar prosedur dan etika politik itu.
Muhammadiyah memang tetap pada posisi independen, netral tapi aktif dalam Pemilu 2024. Secara kelembagaan tidak ikut berpolitik praktis dengan mendukung salah satu capres/cawapres maupun partai politik tertentu.
