Forkopimda Aceh Akan Tata Ulang
Aceh Besar – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh akan menata ulang kanal banjir (floodway) Krueng Aceh, untuk normalisasi bantaran sungai yang terdegradasi fungsi dan telah mengganggu saluran kanal.
Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, mewakili Plt Gubernur Aceh pada pelaksanaan pencanangan penertiban dan penataan kanal banjir (floodway) Krueng Aceh, di Warung Kopi Ngohya, Jembatan Cot Iri, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Selasa (18/8).
Turut hadir Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hasanuddin, Kapolda Aceh diwakili Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Trisno Riyanto, Kapolres Aceh Besar AKBP Riki Kurniawan, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Djaya Sukarno, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani, Camat Darussalam, Camat Krueng Barona Jaya dan Camat Kuta Baro
“Pembangunan kanal banjir krueng Aceh (Krueng Aceh Urgent Flood Control Project) pada tahun 1986 -1993 untuk mengatasi banjir di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lahan bantaran sungai sepanjang 43 km merupakan kanal banjir (floodway) yang telah dibebaskan (ganti kerugian) untuk mengatasi banjir yang dahulu kerap kali dialami Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
Tetapi, kanal banjir (floodway) Krueng Aceh terancam tak berfungsi sebagaimana mestinya karena mengalami degradasi.
Area bantaran sungai tersebut mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, pasca tsunami, akhir Desember 2004.
Di sepanjang bantaran Krueng Aceh, baik sisi kiri maupun kanan sungai, tampak dimanfaatkan masyarakat sebagai area berternak sapi, berkebun, kolam pembibitan ikan, mendirikan warung makanan, atau usaha-usaha lainnya.
“Perubahan fungsi area bantaran sungai tersebut sangat mempengaruhi kapasitas kanal dan daya tampung debit aliran air maksimum. Akibatnya, Kota Banda Aceh dan Aceh Besar terancam bakal menghadapi banjir luapan Krueng Aceh itu,” papar Dadek.
Kondisi itu harus diantisipasi dengan mengembalikan fungsi kanal banjir tersebut sebagaimana mestinya, yang akan segera dilakukan bersama-sama Forkopimda Aceh, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.
Selain itu, ia menuturkan, peran kanal banjir juga sangat strategis untuk mendukung aktivitas perkotaan serta memiliki potensi besar dalam pembentukan keindahan wajah kota, sehingga kawasan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang terbuka publik yang rekreatif, nyaman, aman dan menarik.
Ia menambahkan, manfaat dari penataan kanal banjir berupa pengembangan area pertanian, area olahraga, area fasilitas publik, area rekreasi, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), tentu hal itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tempatan maupun masyarakat luas lainnya.
“Saya yakin langkah-langkah selanjutnya ke depan bukan merupakan tugas ringan. Namun demikian, dengan semangat yang sama, tidak ada limitasi-limitasi, melibatkan semua pihak, bersatu dan berkoordinasi, mengedepankan prinsip-prinsip humanis, Insya Allah semua akan berhasil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” terang Dadek.
Sebagaimana diketahui, sungai Krueng Aceh merupakan salah satu sungai utama di Aceh yang mengalir sepanjang 145 km yang dimulai dari Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan berakhir di Lampulo Kota Banda Aceh.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Djaya Sukarno, mengatakan fungi utama kanal banjir tersebut adalah untuk menghindarkan banjir besar di kawasan Kota Banda Aceh Dan Kabupaten Aceh Besar.
Ia mengatakan, kawasan kanal banjir Krueng Aceh adalah tanah negara yang dibeli oleh Pemda dari masyarakat setempat, dan itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.
Pemanfaatan kawasan sepadan sungai juga sudah diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikuatkan kembali penataan kanal banjir Krueng Aceh.
”Rencana penataan akan dibagikan dalam zona-zona pemanfaatannya antara lain lahan usaha tani, agro wisata, lahan penelitian dan edukasi pertanian, fasilitas olahraga, ruang terbuka hijau (RTH), serta fasilitas umum lainnya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, upaya penataan kanal banjir telah banyak dilakukan seperti studi dan sosialisasi penataan kanal banjir, penyampaian perencanaan kepada Pemerintah Aceh, Bupati Aceh Besar, Wali Kota Banda Aceh, dan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Panglima TNI serta tandatangan kerja sama antara Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan Kodam Iskandar Muda terkait penataan dan penertiban kanal banjir Krueng Aceh.
Ia menjelaskan, program bersama penataan diwujudkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 362/1337/2020 tentang tim terpadu penataan kawasan kanal banjir Krueng Aceh yang beranggotakan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Besar, Pemko Banda Aceh serta TNI dan Polri. Keputusan ini dikeluarkan Plt Gubernur Aceh sejak 4 Juli 2020. (IA)
