INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Adanya dugaan mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan konsumsi atlet dan official PON XXI/2024 di Aceh yang saat ini viral mendapat perhatian dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh
BPKP bersama dengan Inspektorat Aceh saat ini menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan di lapangan terhadap dugaan mark up dan konsumsi atlet yang tidak layak.
“Saat ini tim pengawas dari BPKP Aceh ditambah dengan Inspektorat Aceh dan ada tim juga dari BPKP Pusat sedang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada cabang olahraga khususnya dalam pengelolaan bidang konsumsi atlet, official dan SDM pendukung PON XXI,” ujar Auditor Ahli Madya BPKP Aceh, Jufridani pada konferensi pers di Media Center PON XXI Aceh, Kamis (12/9).
Konferensi pers yang juga menghadirkan Ketua Bidang Konsumsi PB PON Wilayah Aceh Diaz Furqan ini membahas tentang pelayanan konsumsi oleh PB PON XXI/2024.
Lebih lanjut Jufridani menambahkan, saat ini tim sedang mengumpulkan informasi dan memotret kondisi terkait konsumsi yang nanti hasilnya akan menjadi bahan saat melakukan review pertanggungjawaban sebelum pembayaran dilakukan. Proses review tersebut akan berlangsung hingga PON berakhir.
“Jadi nanti ada tahapan berikutnya. Kalau saat ini kita sedang melakukan monev dan mengumpulkan bukti,” terangnya.
Auditor Ahli Madya BPKP Aceh, Jufridani menyebutkan, hanya ada satu rekanan yaitu PT Aktifitas Atmosfir selaku pemenang tender untuk menangani konsumsi di semua venue tempat berlangsungnya PON di Aceh.
“Satu vendor pemenang tender itu menangani konsumsi atlet dan official di semua venue PON di Aceh yang tersebar di 10 kabupaten/kota, ini sangat luar biasa rumitnya,” kata Jufridani.
Ketua Bidang Konsumsi PB PON XXI Wilayah Aceh, Diaz Furqan menjelaskan, rekanan pemenang paket pengadaan konsumsi atlet PON itu berasal dari Jakarta. Namun, pengolahan makanannya tetap di Banda Aceh.
“Jadi mereka tetap menggunakan dapur yang ada di Banda Aceh untuk proses memasak makanan,” sebutnya.
Diaz Furqan juga mengakui bahwa penunjukan perusahaan penyedia konsumsi itu sepenuhnya dilakukan oleh PB PON XXI Wilayah Aceh dengan beberapa persyaratan yang telah dipenuhi.
