Oleh: Sri Radjasa Chandra MBA*
TIDAK keliru jika dikatakan Aceh adalah wilayah yang paling rawan bencana. Bahkan bencana di Aceh tidak hanya disebabkan oleh alam, tapi juga disebabkan oleh kerakusan para pemangku kebijakan.
Salah satunya adalah bencana Pokir yang dapat menyebabkan kemiskinan akut masyarakat.
Pokir DPRA jika dianalogikan seperti berzina, sudah tahu bahwa itu haram, tapi karena nikmatnya luar biasa, maka terus menerus diulang.
Bisa dibayangkan jika para wakil rakyat Aceh, bergelimang dosa yang disengaja, alih-alih amanah yang dikerjakan, pasti banyak mudharatnya.
Implementasi pokir DPRA telah menyimpang dari yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan.
Pokir DPRA telah memposisikan anggota DPRA seperti tukang cukur, dia yang merencanakan, dia yang membelanjakan dan dia yang mengawasi.
Akibatnya, Pokir DPRA adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk keluarga anggota DPRA. Potret terkini pelaksanaan Pokir yang sama sekali tidak terkait dengan upaya percepatan pengentasan kemiskinan, di antaranya pengadaan tong sampah di Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp7 miliar dan pengadaan lampu tenaga surya senilai Rp12,2 miliar juga di Dinas Pendidikan Aceh.
Belum lagi proyek abal-abal lainnya seperti, rehab lahan parkir, pengadaan mobiler dan gorden maupun pengadaan mobil dinas.
Lantas, dimana kepekaan etika dan moral anggota DPRA yang masih berani gunakan label wakil rakyat, tapi rakyat hanya dijadikan penonton akrobatik anggota DPRA menggoreng uang rakyat.
Mengingat kekhususan Aceh, mungkin perlu dikaji ulang tentang kepanjangan dari APBA, menjadi ‘Asal Pejabat Boleh Ambil’.
Kemudian, DPRA menjadi Dewan Pokir Rusak Aceh. Jika tata kelola anggaran Aceh masih seperti ini, diperburuk oleh pelaksanaan paket proyek di jajaran SKPA masih lambat dieksekusi, lantaran menunggu arahan Gubernur Aceh, sementara Gubernur Aceh masih memilih milih siapa pengusaha yang berani bayar fee besar, maka akhir dari sinetron APBA adalah rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
*Penulis adalah Pemerhati Intelijen
