Banda Aceh – PDAM Tirta Daroy diminta untuk mencari solusi kongkrit soal pembangunan baru bendungan karet di Krueng Aceh.
Bendungan yang terletak di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, selama ini difungsikan untuk menampung air sungai sebelum diolah di Water Treatment Plant (WTP) milik PDAM Tirta Daroy yang tak jauh dari lokasi.
Namun kini, kondisi bendungan sudah lapuk dimakan usia. Kerap mengalami kebocoran sehingga debit air baku berkurang dan berdampak pada penurunan kapasitas produksi air bersih.
“Ini harus dicari solusinya segera karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman saat menggelar pertemuan dengan Dirut PDAM Tirta Daroy T Novizal Aiyub dan jajarannya di pendopo, Senin (28/9). Turut hadir Kadis PUPR Banda Aceh, Jalaluddin.
Menurut Aminullah, opsi pertama yang dapat dilakukan adalah mengganti baru bendung karet. “Setelah itu juga perlu dibangun penahan besi untuk melindungi bendungan karet dari sampah atau kayu yang dapat menyebabkan kebocoran lagi,” jelasnya.
Opsi lainnya, kata wali kota, yakni dengan membuat penahan air dari “batu gajah”. “Segera komunikasikan dengan pihak-pihak terkait terutama Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sumatera dan Pemerintah Aceh. Pemkab Aceh Besar juga dilibatkan karena turut berkepentingan dengan adanya bendungan itu,” katanya.
“Apapun bentuknya harus segera kita bangun. Jika tak dapat dukungan dalam waktu dekat dari pemerintah pusat melalui BWS atau pun pemerintah provinsi, kita harus berupaya membangun sendiri. Paling tidak untuk jangka pendek. Jangan sampai merugikan warga kota yang bergantung pada air PDAM untuk kebutuhan sehari-hari,” terangnya lagi.
Sementara Dirut PDAM Tirta Daroy T Novizal Aiyub menyebutkan bendungan karet di Krueng Aceh memang dalam kondisi kritis.
“Tidak bisa ditempel lagi. Pagi kita tempel, sore sudah bocor lagi. Sekarang makin parah karena lokasi bocornya di bagian lipatan,” ungkapnya.
Pihaknya juga sudah beberapa kali menyurati BWS I Sumatera, namun hingga kini belum ada kejelasan karena menyangkut mekanisme penganggaran dari pusat.
