Infoaceh.net, BANDA ACEH— Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin mengatakan rencana Kementerian Pertahanan RI membangun empat Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) baru di Aceh dapat memicu trauma konflik masa lalu masyarakat Aceh.
Apalagi, penambahan personel TNI di Aceh juga bertentangan dengan perjanjian damai RI-GAM (MoU Helsinki).
“Masyarakat Aceh saat ini sudah hidup tenang dan damai, serta telah bersinergi dengan TNI. Jangan sampai dengan penambahan batalyon ini membuat masyarakat Aceh kembali ketakutan dan trauma atas kejadian di masa lalu,” kata Tgk. Muharuddin, Sabtu (3/5).
Sementara itu terkait jumlah personel TNI di Aceh, Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, berdasarkan kesepakatan damai Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka pada butir 4.7. telah menyepakati bahwa jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah sejumlah 14.700 orang.
Pada butir 4.8. juga menyepakati tidak akan ada pergerakan tentara besar-besaran setelah penandatangan nota kesepahaman ini, serta pada butir 4.11. juga menyebutkan dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.
Selain itu di Aceh saat ini, lanjut Tgk Muharuddin, di wilayah Kodam Iskandar Muda telah terbentuk 13 Batalyon, yang meliputi Yonif 111 Karma Bhakti di Aceh Tamiang, Yonif 112 Dharma Jaya di Banda Aceh, Yonif 113 Jaya Sakti di Kabupaten Bireun, Yonif 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah, Yonif 115 Macan Lauser di Tapak Tuan Aceh Selatan.
Yonif 116 Garda Samudera di Meureubo Aceh Barat, Yonif 117 Ksatria Yudha di Jantho Kabupaten Aceh Besar, Yon arhanud 5 Cigra Satria Bhuana Yudha Aceh Utara, Armed 17/KMP Rencong Sakti bermarkas di Sigli Kabupaten Pidie, Yonkav 11 Macan Setia Sakti bermarkas di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
Yon Zipur 16 Dhika Anoraga bermarkas di Jantho Kabupaten Aceh Besar, Kikan 11 Walet Setia Bakti bermarkas di Kabupaten Aceh Besar, srta Brigif 25 Siwah bermarkas di Kabupaten Aceh Utara.
“Untuk memperkuat pertahanan wilayah serta untuk mengintegrasikan program-program pertahanan dengan pembangunan nasional di Aceh, cukup dengan memperkuat tentara organik yang berada di Aceh, tanpa harus membentuk Batalyon baru.
Mengingat juga jumlah personel TNI di Aceh dari tahun ke tahun terus bertambah, melalui perekrutan baik tingkat tamtama dan bintara serta perwira,” ungkap Tgk Muhar.
“Masyarakat Aceh masih dalam situasi trauma pasca konflik, sehingga mobilisasi pasukan dan penambahan Batalyon justru akan semakin membuat trauma masyarakat mengingat situasi Aceh yang semakin damai dan kondusif,” tambahnya.
Terkait persoalan ini, Tgk Muharuddin meminta Kementerian Pertahanan mengkaji ulang wacara pembangunan empat batalyon tersebut.
“Kami berharap Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI untuk dapat duduk bersama Pemerintah Aceh, DPRA dan Wali Nanggroe untuk membahas persoalan ini dan mencari skema atau alternatif lain untuk menjaga pertahanan Indonesia di wilayah ujung paling barat ini,” imbuhnya.
