Infoaceh.net, BANDA ACEH— Gerak cepat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh yang memerintahkan pemeriksaan terkait dugaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Besar beberapa hari lalu memang patut diapresiasi.
“Namun, apresiasi tersebut sulit rasanya diterima oleh masyarakat di Aceh Selatan mengingat banyak polemik bermuara pada indikasi korupsi di daerah berjuluk negeri pala itu terkesan terabaikan begitu saja.
Kita meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang baru Yudi Triadi juga memerintahkan pemeriksaan mantan Pj Bupati dan TAPK Aceh Selatan terkait defisit dan utang Pemkab Aceh Selatan tahun anggaran 2023-2024, mengingat adanya indikasi penyalahgunaan dana eanmark yang begitu besar,” ujar Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) Fadhli Irman, Senin, 5 Mei 2025.
Menurut GerPALA, dana eanmark yang sudah dibatasi peruntukannya justru digunakan untuk pembayaran kegiatan lain secara ugal-ugalan, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang bersumber dari sumber dana eanmark tak terbayarkan dan pada akhirnya menjadi utang daerah.
“Terhitung sejak tahun anggaran 2023 kabupaten berjuluk negeri Pala itu mengalami utang belanja teraudit yang cukup besar mencapai Rp 122, 5 miliar dan defisit riil sekitar Rp 142,8 miliar yang membebani APBK Aceh Selatan Tahun 204. Bahkan pada tahun 2023, BPK RI menemukan penyalahgunaan dana eanmark yang telah dibatasi peruntukannya mencapai Rp73,9 miliar. Hal paling menyedihkan, dana ZIS yang bersumber dari umat pun turut dipakai untuk membiayai proyek mencapai Rp 5,45 miliar,” katanya.
Irman memaparkan, dana eanmark yang dibatasi penggunaannya juga dengan berani malah dipakai untuk belanja yang tak sesuai peruntukannya pada tahun anggaran 2023 mencapai sekitar Rp73,96 miliar tersebut terdiri DAK Fisik Rp26,945 miliar, DAK non fisik sebesar Rp5,091 miliar, Dana Otsus sebesar Rp4,428 miliar, DAU Eanmarked sebesar Rp 24,847 miliar, insentif fiskal sebesar Rp 5,83 miliar, hibah rehabilitasi-rekontruksi sebesar Rp. 2,422 miliar, bahkan dana ZIS yang bersumber dari amal umat pun turut dipakai sebesar Rp 5,45 milyar. Setelah dijumlahkan maka berjumlah sekitar Rp75,121 miliar dikurangi dengan sisa kas per 31 Desember 2023 sekitar Rp1,160 Milyar maka dana eanmark yang tidak sesuai penggunaannya dipakai sebesar Rp 73,96 miliar.
