Infoaceh.net, Banda Aceh — Ratusan mahasiswa UIN Ar-Raniry dan Unmuha yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GRAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu siang (7/5/2025).
Dalam aksinya, di antaranya menyuarakan aspirasi penolakan pembangunan atau penambahan empat batalyon TNI di Aceh.
Koordinator lapangan, Misbah Hidayat, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan meminta Ketua DPRA, Zulfadli, untuk turun langsung menemui peserta aksi.
Terkait penolakan terhadap pembangunan empat batalyon baru di Aceh juga disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat Aceh saat ini.
Mereka menilai bahwa langkah tersebut dapat mengganggu stabilitas dan semangat perdamaian Aceh yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.
“Kami menolak rencana pendirian empat batalyon baru di Aceh, karena bertentangan dengan semangat perdamaian yang telah terjalin sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005,” ucapnya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai meskipun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Sekitar pukul 14.50 WIB, terjadi ketegangan saat massa mencoba memasuki pekarangan gedung DPRA, namun situasi berhasil dikendalikan.
Mereka berharap agar pemerintah Aceh dan DPRA dapat segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi kesejahteraan dan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyuarakan beberapa tuntutan lainnya.
Seperti perbaikan jalan Tangse di Kabupaten Pidie. Mendesak DPRA untuk segera mengawasi dan merealisasikan janji pemerintah Aceh terkait perbaikan jalan di Tangse, Pidie, yang rusak akibat proyek strategis nasional (PSN).
Kemudian evaluasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan BPKS Sabang. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana Otsus Aceh dan kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), serta menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.
