Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Kendalikan Inflasi dan Percepat Digitalisasi Daerah
BANDA ACEH, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi dan mendorong transformasi digital di sektor pendapatan daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh, Rabu (14/5/2025).
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Serbaguna Setda Aceh tersebut, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas kehadiran para bupati/wali kota se-Aceh.
Ia menyebut, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dua tantangan utama pembangunan saat ini: inflasi dan digitalisasi.
“Isu inflasi bukan hanya soal ekonomi. Ini menyangkut langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan rentan,” ujar Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh.
Menurutnya, pengendalian inflasi memerlukan kerja kolektif yang terencana dan berkelanjutan, mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi publik yang efektif.
Ia mengungkapkan, inflasi di Aceh saat ini masih dalam batas yang ditetapkan secara nasional. Namun ia mengingatkan, tantangan ke depan semakin kompleks, seperti dampak perubahan iklim, dinamika global, serta volatilitas harga pangan dan energi.
“Karena itu, memperkuat ketahanan pangan menjadi strategi penting,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyoroti pentingnya akselerasi digitalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, digitalisasi telah menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan zaman yang serba cepat.
“Transformasi digital memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel,” katanya.
Fadhlullah mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan inovasi, seperti penerapan sistem digital pada pajak dan retribusi, integrasi dengan sistem perbankan, serta penggunaan QRIS. Namun ia menilai, masih banyak potensi yang perlu digarap.
“Saya minta kepala daerah memberi perhatian khusus kepada perangkat daerah yang menangani pendapatan agar mereka dapat memimpin proses transformasi ini,” ucapnya.
