Aceh Alami Karhutla Tertinggi di Indonesia, Capai 53 Kasus Hingga Juni
Pemerintah juga harus memiliki perencanaan anggaran dan fasilitas untuk masyarakat yang mengungsi jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Aceh. Karena perencanaan mitigasi kebencanaan yang baik harus sigap dan cepat. Terutama persoalan pendanaan yang mudah diakses ketika bencana datang.
“Selama ini yang jadi masalah pada kesediaan dana, pemerintah sering panik dengan pendanaan, karena tidak dipersiapkan secara matang sebelumnya, maka ini perlu segera dipersiapkan dan ada alokasi dana khusus untuk menghadapi setiap bencana,” tegasnya.
Selain itu, kata Ahmad Shalihin, Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota juga harus segera melakukan pendataan wilayah yang berpotensi terdampak dari fenomena El Nino atau bencana alam lainnya.
Sehingga akan memudahkan melakukan penanganan maupun perencanaan, baik upaya mitigasi maupun evakuasi saat bencana datang.
Hal yang jauh lebih penting lagi, sebutnya, distribusi pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat harus segera dilakukan.
Terutama pemerintah kabupaten/kota harus mensosialisasikan secara masif dampak dari fenomena alam tersebut. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi utuh terkait berbagai dampak dari fenomena alam tersebut.
“Penyebaran informasi secara masif harus disegerakan dan ini sangat mendesak segera dilakukan. Sehingga bisa meminimalisir dampak kerugian dan korban jiwa, harta benda akibat El Nino,” ujarnya.
Kemudian pemerintah juga harus mempersiapkan peralatan yang cukup dan personel yang terlatih untuk mengatasi berbagai bencana yang sewaktu-waktu terjadi di Aceh dampak dari berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh.
Untuk peralatan kebencanaan dan personel juga harus dipersiapkan dengan matang harus standby selama 24 jam, dan tidak boleh lengah. (IA)
