JANTHO – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan melakukan penundaan pembayaran tambahan penghasilan dan honor bagi PNS dan tenaga kontrak yang tidak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19.
Sanksi penundaan pembayaran honor tersebut berdasarkan surat Bupati Aceh Besar Nomor 800/3014 yang ditandatangani Mawardi Ali pada 7 September 2021.
Sanksi itu dikecualikan bagi yang ditunda vaksin atau yang tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang.
Dalam surat itu disebutkan, menindaklanjuti instruksi Bupati Aceh Besar Nomor: 2763/1NSTR2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan hasil Keputusan Rapat dengan seluruh Kepala OPD dalam Lingkup Pemerintah kabupaten Aceh Besar pada Minggu 22 Agustus 2021 lalu, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mewajibkan seluruh Pejabat Struktural, PNS CPNS serta seluruh Tenaga Kontrak Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan Vaksinasi Covid-19.
“Kepada PNS yang tidak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 maka akan dijatuhi hukuman sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penundaan pencairan tambahan penghasilan khusus bagi pegawai negeri dan penundaan pembayaran honor serta pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kontrak,” kata Mawardi Ali dalam suratnya.
Selain itu, dalam surat tersebut juga diminta segera menyampaikan data terbaru seluruh PNS/CPNS dan Pegawai Kontrak baik yang sudah maupun yang belum divaksin beserta fotocopy sertifikat tanda telah dilakukan Vaksinasi Covid-19 kepada Asisten yang mengkoordinir tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selambat lambatnya tanggal 25 September 2021.
Bagi PNS/CPNS dan Tenaga Kontrak yang secara medis dapat dilakukan vaksinasi namum tidak bersedia divaksin agar dapat membuat surat pernyataan di atas materai sesuai dengan contoh format yang terlampir. (IA)
