Imbauan tersebut sejalan dengan visi nasional tentang hilirisasi industri yang menekankan pentingnya mengolah hasil bumi di daerah asal, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Praktik ekspor bahan mentah yang selama ini terjadi dinilai merugikan daerah penghasil dan membuat Aceh kehilangan potensi pendapatan yang besar.
Direktur Utama Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, dalam peresmian pabrik sebelumnya, menegaskan bahwa pembangunan pabrik karet ini adalah bentuk nyata hilirisasi.
Mesin yang digunakan mampu mengolah hingga 10 ton karet basah per jam, dengan target produksi harian mencapai 100 ton karet kering. Jika pasokan bahan baku mencukupi, kapasitas produksi akan terus ditingkatkan.
“Kita ingin bahan baku yang ada di Aceh diolah di Aceh. Ini yang dimaksud dengan hilirisasi. Karet yang dulunya hanya dijual mentah, sekarang bisa diolah menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, yang hasilnya kembali ke masyarakat,” ujar Hashim.
Distanbun Aceh, lanjut Cut Huzaimah, juga akan menyusun strategi untuk mengintegrasikan rantai pasok industri karet di Aceh agar lebih efisien dan kompetitif.
Ia menyebutkan selain pabrik karet, Gubernur Aceh bersama Arsari Group telah menginisiasi berbagai proyek industri lainnya, termasuk usulan pembangunan pabrik penggilingan gabah di Aceh Utara, untuk mengolah hasil pertanian lokal secara mandiri.
“Konsep hilirisasi ini bukan hanya untuk karet, tapi juga untuk hasil bumi lainnya. Sesuai arahan Bapak Gubernur, kita ingin memastikan agar produk pertanian dan perkebunan dari Aceh bisa diolah di Aceh sendiri. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong kemandirian daerah,” kata Cut Huzaimah.
Dengan kondisi ini, imbauan Distanbun Aceh untuk mengutamakan pengolahan karet di dalam daerah menjadi sangat rasional dan mendesak. Jika bahan baku terus dijual ke luar, maka investasi besar seperti pabrik karet PT PBS akan kehilangan sumber pasokan dan tujuan awal untuk membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal akan sulit tercapai.
