Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Aceh Larang Karet Mentah Dijual Keluar Daerah, Dorong Hilirisasi untuk Serap Tenaga Kerja Lokal

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Ir Cut Huzaimah

Imbauan tersebut sejalan dengan visi nasional tentang hilirisasi industri yang menekankan pentingnya mengolah hasil bumi di daerah asal, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Praktik ekspor bahan mentah yang selama ini terjadi dinilai merugikan daerah penghasil dan membuat Aceh kehilangan potensi pendapatan yang besar.

Direktur Utama Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, dalam peresmian pabrik sebelumnya, menegaskan bahwa pembangunan pabrik karet ini adalah bentuk nyata hilirisasi.

Mesin yang digunakan mampu mengolah hingga 10 ton karet basah per jam, dengan target produksi harian mencapai 100 ton karet kering. Jika pasokan bahan baku mencukupi, kapasitas produksi akan terus ditingkatkan.

“Kita ingin bahan baku yang ada di Aceh diolah di Aceh. Ini yang dimaksud dengan hilirisasi. Karet yang dulunya hanya dijual mentah, sekarang bisa diolah menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, yang hasilnya kembali ke masyarakat,” ujar Hashim.

Distanbun Aceh, lanjut Cut Huzaimah, juga akan menyusun strategi untuk mengintegrasikan rantai pasok industri karet di Aceh agar lebih efisien dan kompetitif.

Ia menyebutkan selain pabrik karet, Gubernur Aceh bersama Arsari Group telah menginisiasi berbagai proyek industri lainnya, termasuk usulan pembangunan pabrik penggilingan gabah di Aceh Utara, untuk mengolah hasil pertanian lokal secara mandiri.

“Konsep hilirisasi ini bukan hanya untuk karet, tapi juga untuk hasil bumi lainnya. Sesuai arahan Bapak Gubernur, kita ingin memastikan agar produk pertanian dan perkebunan dari Aceh bisa diolah di Aceh sendiri. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong kemandirian daerah,” kata Cut Huzaimah.

Dengan kondisi ini, imbauan Distanbun Aceh untuk mengutamakan pengolahan karet di dalam daerah menjadi sangat rasional dan mendesak. Jika bahan baku terus dijual ke luar, maka investasi besar seperti pabrik karet PT PBS akan kehilangan sumber pasokan dan tujuan awal untuk membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi masyarakat lokal akan sulit tercapai.

author avatar
M Ichsan
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang juga kader Partai NasDem dikabarkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, H. Rokhmat Ardiyan, bersama perwakilan PT PLN (Persero) menyerahkan secara simbolis bantuan sambungan listrik gratis kepada warga di Pondok Pesantren Bani Ilyas, Desa Cipancur, Kuningan, Selasa (5/8/2025).
Usai diperiksa selama sembilan jam lebih, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim buru-buru meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali ke keluarga.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan dirinya tidak dapat mengonfirmasi siapa pihak yang dimaksud oleh Presiden dalam pernyataan tersebut. 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto merespons bantahan Bupati Kolaka Timur (Kotim), Abd Azis yang disebut rekan kerjanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Presiden Prabowo Subianto berbincang hangat dengan sejumlah menteri dalam pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di ITB, Kamis (7/8/2025). | Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Bupati Kolaka Timur yang juga kader Partai NasDem Abdul Aziz bisa dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Presiden RI Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (6/8/2025). (Foto: Setkab)
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengapresiasi semangat mahasiswa dalam mengentaskan kemiskinan.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion
Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB, Nashim Khan
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menilai UMKM belum dilibatkan optimal dalam program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. (Foto: DPR RI)
Prof. Nilam Sari (kiri) dan Prof. Salami (kanan)
Ketua KKN L XXVII-180 Universitas Syiah Kuala, Muliadi, menyerahkan plakat penghargaan kepada Geuchik Gampong Rabo sebagai bentuk apresiasi atas dukungan selama pelaksanaan KKN, Selasa (29/7/2025).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2025 yang mencapai 5,12%, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Tutup
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x