Achmad Marzuki Dinilai Belum Mampu Perbaiki Kondisi Aceh
BANDA ACEH – Kinerja Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang menjabat sejak 6 Juli 2022, dinilai belum mampu memperbaiki kondisi Aceh di tingkat nasional sehingga perlu dievaluasi.
Penilaian itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Gerindra Safaruddin, menyahuti pernyataan politik Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fad beberapa waktu lalu.
Dek Fad menyatakan suatu saat nanti Gerindra akan menarik dukungan terhadap Achmad Marzuki selaku Pj Gubernur Aceh, karena dinilai gagal memberi manfaat untuk kebaikan Aceh.
Safaruddin mengaku ada beberapa alasan pihaknya memberi rapor merah kepada Achmad Marzuki sehingga perlu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Di antaranya, Marzuki belum mampu merealisasikan komitmennya dengan DPRA untuk menjawab tantangan Aceh.
“Salah satu hal yang utama adalah semangat untuk mencari solusi terhadap turunnya penerimaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang kini hanya tinggal 1 persen lagi dari DAU Nasional,” ungkap politikus asal Aceh Barat Daya (Abdya) ini, Kamis (9/2/2023).
Menurut Safaruddin, sebelumnya Marzuki menyatakan di beberapa kesempatan akan melobi pemerintah pusat baik kepada presiden dan jajaran kementerian di bawahnya untuk membawa pulang anggaran dengan tujuan menopang dana Otsus.
“Tapi sampai hari ini belum ada realisasi apapun terhadap hal tersebut. Yang ada durasi pertemuan dengan presiden dan beberapa menteri yang selalu terlihat sebagai bentuk formalitas belaka,” ucap dia.
Selain itu, sambung Safaruddin, Pj Gubernur Aceh juga terkesan kurang memahami skema pembangunan Aceh sesuai tantangan hari ini. Yakni bagaimana menekan angka kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang masih di bawah rata -rata nasional.
“Terkesan dalam proses pembahasan dengan DPRA pihak pemerintah hanya mengejar realisasi anggaran untuk ditekan bukan kemanfaatannya,” imbuh Safaruddin.
Sorotan lain yang disampaikan Safaruddin soal iklim investasi di Aceh. Janji menghadirkan banyak investor ke Aceh juga selalu disampaikan, namun sejauh ini belum ada yang terlihat arah kemajuan pembicaraan itu.
“Namun kita hanya mendengar selentingan isu di ruang-ruang publik, beliau ada mengeluarkan izin tambang. Nah ini nanti ada pansus DPRA akan mengkaji kebenaran hal tersebut,” sebut Safaruddin.
Belum lagi dengan sikap reaktif Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Muhammad MTA yang terkesan anti kritik saat Gerindra menyorot kinerja Pj Gubernur Aceh.
“Jawaban sekelas Jubir Pemerintah Aceh terkesan anti kritik dan menyerang balik kami di Gerindra. Keberadaan jubir ini perlu diterangkan ke publik dan apa kapasitasnya di Pemerintah Aceh dan menikmati fasilitas apa? Jika atas nama jubir itu jelas bertentangan, karena Pemerintah Aceh memiliki humas, jadi kapasitasnya patut dipertanyakan,” imbuhnya.
Dengan banyaknya persoalan yang muncul ke publik, menurut Safaruddin, sepertinya sudah saatnya keberadaan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur untuk dievaluasi.
“Saya memastikan Gerindra akan mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lain terhadap sikap ini. Ditunggu saja,” tegas Wakil Ketua DPRA ini. (IA)
