BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad mengumpulkan para Bupati/Wali Kota se-Aceh di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (13/10/2022).
Sebanyak delapan masalah utama yang terjadi di Aceh dibahas dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dengan para Bupati/Wali Kota se-Aceh tersebut.
Selain Gubernur dan Bupati/Wali Kota, ikut juga para Sekda dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Aceh, dalam rakor tersebut.
Delapan isu utama yang dibahas yakni pengendalian inflasi daerah, stunting, kemiskinan ekstrem, persiapan pemilu dan pilkada 2024, realisasi dana otonomi khusus Aceh (DOKA), pemberdayaan ekonomi, mitigasi bencana dan penanganan banjir di Aceh Utara serta isu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh.
Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek dalam paparan Pj Gubernur Aceh menyampaikan, isu utama yang menjadi prioritas para bupati/wali kota se-Aceh adalah pengendalian inflasi daerah.
Dimana inflasi Aceh masih tinggi, berada di angka 7,38 pada September 2022. Karena itu perlu langkah bersama agar pengendalian inflasi bisa dilakukan. “Isu inflasi ini hal utama yang harus dituntaskan bersama,” kata Dadek.
Selain inflasi, persoalan penanganan stunting juga harus diutamakan. Untuk itu, perlu intervensi secara spesifik agar kasus stunting bisa diturunkan secara cepat.
Dadek mengatakan hal lain yang harus dilakukan adalah penghapusan angka kemiskinan ekstrem. Dimana nantinya akan ditentukan lokasi prioritas intervensi di kantong kemiskinan atau daerah padat penduduk miskin pada masing-masing Kabupaten dan Kota. “Juga persiapan pemilu dan pilkada 2024,” kata Dadek.
Terkait persoalan pemilu, Dadek mengatakan Gubernur telah memberikan arahan agar bupati/wali kota untuk memperkuat koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan pimpinan partai politik agar semua tahapan pemilu dan pilkada berjalan lancar.
Selain itu, ada beberapa permasalahan Realisasi Dana Otonomi Khusus (DOKA) 2022.
Untuk itu, Pj Gubernur meminta agar bupati/wali kota melakukan rapat teknis dengan SKPK terkait agar kegiatan DOKA dapat terlaksana sesuai jadwal.
