Achmad Marzuki Tak Mau Berpolemik dengan DPRA
BANDA ACEH – Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki secara tegas dan arif memberi sinyal komitmen dirinya seputar membangun Aceh, dan tidak mau berpolemik terhadap penundaan berkali-kali pembahasan RAPBA tahun 2024 di DPRA.
“Gubernur berharap semua kita tetap kompak dan bersatu untuk sama-sama membangun Aceh sesuai tugas dan fungsi yang kita emban,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengutip pernyataan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Selasa petang (31/10/2023).
Menurut pria yang akrab disapa MTA itu, secara khusus kepada semua pihak, baik secara personal maupun kelembagaan, Achmad Marzuki berharap agar terus memantau dan mengontrol Pemerintah Aceh, untuk dapat secara berkelanjutan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh, demi Aceh lebih baik.
Pernyataan MTA itu juga merespons langkah konferensi pers yang ditempuh Pimpinan DPRA plus Ketua Fraksi di DPRA Aceh terkait belum tuntasnya penetapan RAPBA 2024 menjadi APBA 2024.
Menurut MTA, pertama ia ingin sampaikan, bahwa Pemerintah Aceh tidak ingin berpolemik terhadap penundaan berkali-kali pembahasan RAPBA 2024 oleh DPRA.
“Kita berharap semua kita taat kepada aturan dan mekanisme yang telah mengatur terkait tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut MTA, bagi Dewan sendiri, PP Nomor 12 Tahun 2018 seharusnya menjadi rujukan yang sangat fundamental dalam hal dinamika ini, lebih-lebih PP tersebut dengan sangat tegas telah Dewan tuangkan juga dalam Tata Tertib DPRA pada Pasal 17 ayat (3), bahwa pembahasan Raqan APBA dilaksanakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Pihak eksekutif juga mengonfirmasi pernyataan seputar ketidakhadiran kepala daerah dalam rangkaian pembahasan RAPBA 2024. Secara regulasi kepala daerah atau pimpinan eksekutif selalu hadir, hanya saja direpresentasikan melalui (TAPA).
“Unsur itu selalu hadir setiap ada undangan pembahasan anggaran dari Dewan. Artinya selaku Kepala Daerah, Pj Gubernur selalu hadir dalam pembahasan anggaran melalui dengan Tupoksi TAPA yang diketuai Sekda,” kata MTA seraya menambahkan, seharusnya Dewan menghormati TAPA dan semua aturan yang ada terkait dengan pembahasan anggaran ini.
