Selain itu banyak agenda pembangunan yang mesti dikawal bersama, termasuk salah satunya soal serapan anggaran 2020 serta agenda pembangunan di tahun 2021.
“Sumbatan komunikasi antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh sebenarnya merupakan dinamika dalam perpolitikan. Namun ketika sumbatan tersebut menjadi persoalan yang terus bergulir sehingga berdampak pada agenda pembangunan dan merugikan masyarakat yang lebih luas, maka baiknya konflik tersebut mesti segera diakhiri,” harapnya.
Dengan adanya komunikasi yang intensif antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh dan dikawal oleh Forkopimda yang lain, maka besar harapan agenda pemerintah ke depan dapat lebih berkonsentrasi kepada persoalan yang sedang di hadapi rakyat Aceh.
“Semoga konflik DPRA dan Plt Gubernur Aceh dapat segera berakhir,” pungkas Indri. (IA)
