Anggaran Penyelenggaraan PON 2024 di Aceh Dirasionalkan Jadi Rp 800 Miliar

BANDA ACEH — Besaran anggaran untuk penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di wilayah Provinsi Aceh dirasionalkan menjadi Rp 800 miliar, dari jumlah sebelumnya yang mencapai Rp 1,2 triliun.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan, klasifikasi anggaran PON itu ada dua, yaitu pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) atau venu dan anggaran penyelenggaraan.

Kegiatan rapat rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KONI Pusat merupakan rasionalisasi kebutuhan anggaran real penyelenggaraan PON, yang diestimasi sebelumnya Rp 1,2 triliun.

“Rapat dua hari ini adalah untuk merasionalisasi anggaran Rp 1,2 triliun tersebut. Dari hasil rapat rasionalisasi yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Aceh, Tim Kemendagri dan KONI Pusat ini terjadi penghematan, yaitu menjadi sebesar kurang lebih Rp 800 miliar,” ujar Muhammad MTA kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (18/10).

“Dari hasil rapat rasionalisasi ini, Pj Gubernur bersama tim akan menyampaikan kepada Presiden pada rapat terbatas (Ratas) seperti yang disampaikan oleh Ketum KONI Pusat pada wawancara dengan teman-teman media tadi,” imbuh MTA.

MTA menambahkan, dari penyampaian hasil ini, nantinya akan dibicarakan terkait sumber anggarannya, mulai dari APBN, sponsor dan juga sharing APBA. Segala hal tersebut akan diputuskan oleh Presiden nantinya.

“Sedangkan terkait anggaran rehab venue utama yang bersumber dari dana APBN, saat ini sedang berjalan, sekitar Rp 800 miliar lebih. Tinggal tender dan action pembangunan melalui Kementerian PUPR,” imbuh MTA.

“Secara khusus perlu kami sampaikan, bahwa terkait informasi yang menyatakan bahwa seakan-akan rapat ini ada agenda, bahwa Kemendagri minta Aceh pangkas dana untuk PON, kami kira hal tersebut keliru, karena tim Kemendagri turun bersama KONI Pusat dalam rangka rasionalisasi kebutuhan penyelenggaraan. Dan hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden dalam hal kebijakan lanjutan sumber pembiayaan nantinya,” pungkas MTA. (IA)