APBA 2024 Disandera, Ekonomi Aceh Mandeg, Mahasiswa Kecam Ketua DPRA
Sikap ngotot Ketua DPRA ini dinilai sebagai bentuk kezaliman terhadap rakyat Aceh secara umum, dan khusus pegawai dan tenaga kontrak dalam ruang lingkup Pemerintah Aceh.
“Mungkin bagi para wakil rakyat yang punya uang banyak ketika gajinya tak dibayar 2-3 bulan itu biasa, tapi bagi pegawai dan tenaga kontrak yang bergantung hidupnya pada penghasilan bulanan dari gajinya tersebut tentu akan sangat-sangat kesulitan. Ini jelas-jelas sudah zalim, wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan rakyat justru mengalami rakyat dengan memperlambat pengesahan anggaran daerah, dimana hati nuraninya,” katanya mengaku prihatin.
Pihaknya juga mendesak agar Ketua DPRA segera menandatangani RAPBA 2024 agar dapat disahkan, sehingga pembangunan dapat berjalan, perputaran uang hingga ekonomi masyarakat stagnan dan hak-hak tenaga honorer maupun tenaga kontrak di pemerintahan Aceh tak dapat diselesaikan.
“Sudahlah Pak Ketua DPRA, jangan korbankan rakyat Aceh hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok. Segera sahkan RAPBA 2024 jika memang para wakil rakyat punya itikad baik untuk rakyat Aceh,” ujarnya.
Minta Mualem Ganti Ketua DPRA Jika Tetap Ngotot
Selain itu, mahasiswa juga meminta Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem untuk memberikan teguran keras kepada kadernya yang kini memimpin legislatif Aceh, jika tetap ngotot tidak mau mengesahkan dan menandatangani RAPBA 2024.
“Kami yakin panglima rakyat Aceh, Ketua DPA Partai Aceh Mualem juga sama dengan kami mahasiswa, tak tega melihat rakyat jadi korban, tak tega melihat tenaga kontrak berbulan-bulan tak dibayarkan gajinya, apalagi ini menjelang Ramadhan. Untuk itu, kami meminta Mualem untuk memberikan teguran keras kepada ketua DPRA bahkan jika ketua DPRA tetap ngotot tidak menandatangani dokumen APBA 2024 dalam waktu 3×24 jam kenapa tidak Pak Mualem sebagai pimpinan partai yang menunjuk ketua DPRA mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRA demi menyelamatkan nasib rakyat Aceh,” katanya.
Menurut Mahmud, jika Mualem diam saja dan mengabaikan kondisi pegawai dan tenaga kontrak yang tak dibayarkan haknya dan pembangunan Aceh yang terhambat karena pengesahan APBA 2024, maka itu sama saja membiarkan rakyat menjadi korban tanpa melakukan tindakan pembelaan.
