BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah meletakkan batu pertama pembangunan rumah bantuan Baitulmal Aceh, di Punge Blang Cut, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh, Jum’at (1/7/2022). Rumah tersebut dibangun dengan pembiayaan melalui dana infaq masyarakat Aceh.
“Peletakan batu pertama pondasi ini, bukan hanya menjadi sekadar tanda bahwa sebuah proyek pembangunan akan dimulai, namun juga menjadi simbol bahwa zakat, infaq dan sadagah akan menjadi pondasi ekonomi umat. Pondasi terbaik, yang akan membawa masyarakat Aceh ke dalam sebuah masa depan yang gemilang,” kata Nova Iriansyah.
Ia berharap, pembangunan rumah tersebut menjadi contoh bagaimana kekuatan ajaran Islam dapat meningkatkan taraf hidup umatnya.
Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh, telah melakukan pendataan sejak tahun 2018 atas calon penerima rumah. Namun, upaya pembangunan rumah Baitul Mal itu terkendala regulasi.
“Alhamdulillah, setelah diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pembangunan rumah Baitul Mal dapat dilanjutkan,” kata Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmad Raden.
Pada tahap pertama ini, Baitul Mal akan membangun rumah bagi 144 mustahik di lima kabupaten/kota, yaitu di kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie dan Aceh Jaya. Pelaksanaan pembangunan rumah tersebut dilakukan secara swadaya melalui kelompok masyarakat.
“Alhamdulillah perangkat desa sangat kooperatif membantu kami,” kata Rahmad Raden.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan, dengan dimulainya pembangunan rumah bantuan itu, artinya zakat, infaq dan sadaqah dari umat yang terkumpul selama ini, telah disalurkan secara patut dan tepat sasaran.
“Sungguh saya bangga dan terharu, bahwa hari ini kita dapat menyaksikan kekuatan serta kebenaran ajaran Islam tentang bagaimana zakat, Infaq dan sadaqah dapat membantu ummat keluar dari berbagai persoalan ekonomi,” ujar dia.
Terkait pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan swakelola, Nova mengingatkan agar Baitulmal Aceh dan perangkat gampong yang terlibat, untuk melakukan upaya terbaik agar tidak terjadi penyimpangan. Karenanya semua pihak diharuskan untuk mengawasinya secara bersama-sama, agar tidak terjadi penyimpangan.
