BPKS Bahas 26 Isu Strategis, Fokus pada Infrastruktur dan Investasi Sabang
SABANG, Infoaceh.net – Sebanyak 26 isu strategis menjadi fokus pembahasan dalam rapat bulanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang berlangsung Kamis, 17 Juli 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dan dihadiri seluruh jajaran manajemen, termasuk Wakil Kepala Abdul Manan, Deputi Umum Fajran Zain, Deputi Pengawasan Ridha Amri, Deputi Teknik dan Pengembangan Azwar Husein, serta Deputi Komersial dan Investasi Jeliteng Pribadi.
Selain unsur pimpinan, rapat juga melibatkan pejabat struktural setingkat Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Unit, serta para Tenaga Ahli di lingkungan BPKS.
Beberapa isu yang mendapat perhatian khusus antara lain optimalisasi aset, harmonisasi regulasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPB) yang berkaitan dengan lintas urusan dan kewenangan antarinstansi, serta integrasi perencanaan strategis BPKS dengan Pemerintah Aceh, Pemko Sabang, dan Pemkab Aceh Besar.
Rapat juga menyoroti penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan BPKS di Balohan, Kota Sabang, yang menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan infrastruktur kawasan.
Isu shorebase kembali menjadi perhatian serius. Unit Manajemen Pelabuhan ditugaskan untuk memetakan fasilitas pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan site plan dan rancangan tata letak pelabuhan. Direncanakan, pengembangan shorebase di Pelabuhan Sabang akan diselaraskan dengan kebutuhan layanan kepelabuhanan untuk mendukung kegiatan shorebase migas.
“BPKS perlu menyiapkan strategi untuk optimalisasi aset pelabuhan untuk menyahuti peluang investasi di Sabang “ujar Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen.
Termasuk pengembangan infrastruktur air bersih, generator listrik, dukungan fasilitas pelabuhan serta menyiapkan fasilitas Dermaga CT-1 sebagai pelabuhan untuk Kapal Cruise dan Yacht.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah isu lainnya tetap menjadi fokus kerja manajemen untuk memastikan percepatan penyelesaian secara bertahap.
“Semua isu harus dibahas dan diselesaikan secara progresif. Untuk Juli ini, kami menargetkan adanya laporan perkembangan kerja dari seluruh satuan kerja,” lanjutnya.
Menutup arahannya, Iskandar menyampaikan harapan agar keterbatasan anggaran yang saat ini dikelola BPKS tidak menjadi penghalang, melainkan pendorong untuk meningkatkan pendapatan melalui sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih optimal.
