BPKS: Pembangunan Jembatan Pulau Nasi–Pulau Breuh Terkendala Anggaran
“Hambatan utamanya memang di ketiadaan anggaran. Selain itu, jumlah penduduk yang relatif sedikit sering kali menjadi alasan pemerintah pusat menunda pembangunan,” jelas Iskandar.
Meski begitu, ia menegaskan BPKS tetap mendukung rencana pembangunan jembatan tersebut. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan dorongan bersama dari Pemkab Aceh Besar, DPRK, hingga pihak terkait lain agar usulan bisa diperjuangkan ke pemerintah pusat.
“Kami berharap ada sinergi. Kalau DPRK dan Pemkab Aceh Besar ikut mendorong, maka peluang masuk dalam prioritas pembangunan nasional bisa lebih besar,” tambahnya.
Selain masalah jembatan, Iskandar juga mengungkap kendala di Pelabuhan Perikanan Pulau Breuh. Alur pelabuhan saat ini terganggu oleh bangkai kapal yang mengendap dan membuat jalur menjadi dangkal.
“Kami akan coba mencari solusi bersama untuk menggeser bangkai kapal tersebut, agar pelabuhan bisa difungsikan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Fraksi PKB DPRK Aceh Besar memastikan akan membawa persoalan ini ke forum yang lebih luas, mulai dari DPRA hingga DPR RI.
“Kami berharap Fraksi PKB di tingkat provinsi dan nasional bisa mendorong tambahan anggaran bagi BPKS, agar pembangunan Pulo Aceh tidak terus tertunda,” tutup Yusran.
