“Kita sudah sampaikan dokumen wakafnya dan biarlah Pemerintah Pusat yang menentukan status final tanah itu,” ujar Dek Fad.
Menurutnya, meskipun tanah itu kini dikelola TNI, Pemerintah Aceh tetap berpegang pada dokumen resmi wakaf yang diwariskan sejak masa Sultan.
