Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Buka Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029, Mualem Ungkap 9 Misi ‘Cap Sikureung’

Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Anggota DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, Plt Sekda Aceh, para bupati dan wali kota serta ketua DPRK se-Aceh, kepala SKPA, rektor perguruan tinggi tokoh masyarakat dan alim ulama.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir pada pembukaan Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (9/7). (Foto: Ist)

Banda Aceh, Infoaceh.net — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, yang digelar di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (9/7).

Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Anggota DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, Plt Sekda Aceh, para bupati dan wali kota serta ketua DPRK se-Aceh, kepala SKPA, rektor perguruan tinggi tokoh masyarakat dan alim ulama.

Dalam sambutannya, gubernur menegaskan pentingnya RPJM Aceh sebagai dokumen strategis yang berangkat dari kondisi riil daerah, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat.

Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menjaring gagasan dan saran konstruktif, guna memastikan pembangunan Aceh lima tahun mendatang berjalan terarah dan berorientasi hasil.

Gubernur juga menyampaikan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yaitu “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis “Cap Sikureung”.

Misi tersebut mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.

Dalam pidatonya, Gubernur Muzakir Manaf turut menekankan perlunya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045.

Ia juga menyoroti tantangan utama terkait berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada 2027. Untuk itu, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mendorong perpanjangan dana otsus agar pembangunan dan perdamaian dapat terus berlanjut.

“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujar gubernur.

Selain itu, gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait beberapa hal prioritas lain, seperti perpanjangan Dana Otonomi Khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).

Menutup sambutannya, gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung proses perencanaan pembangunan Aceh, seraya berharap agar Musrenbang ini menjadi awal bagi terwujudnya Aceh yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Sekjen menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh di atas 5% pada periode 2025, dengan proyeksi meningkat secara gradual hingga 2029.

Tomsi menyampaikan target pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, yang diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dengan dukungan sektor unggulan dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Sekjen Kemendagri tersebut turut memaparkan data realisasi belanja kabupaten/kota di Aceh yang dinilai masih bervariasi, dengan beberapa daerah menunjukkan belanja pegawai yang cukup tinggi.

Ia menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.

Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menyampaikan bahwa Dana Otsus Aceh harus ditransformasikan dari peran penopang menjadi akselerator.

Ia menekankan perlunya efisiensi belanja rutin, serta memfokuskan pada proyek-proyek terobosan bagi pertumbuhan riil.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengeksplorasi, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh sumber pendanaan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh dapat dipercepat dengan beberapa kebijakan utama, yaitu percepatan eksploitasi blok migas di Selat Malaka, revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun melalui hilirisasi migas dan CCS (Carbon Capture and Storage).

Revitalisasi KPBPB Sabang yang berdaya saing, berwawasan maritim dan globally connected, pengembangan kepariwisataan berkualitas di Sabang, Banda Aceh dan Danau Laut Tawar serta peningkatan produktivitas kopi Gayo serta komoditas tanaman pangan potensial (padi, jagung, cokelat, kelapa, peternakan, dan hortikultura), guna mendukung pencapaian swasembada pangan dan pelaksanaan MBG.

author avatar
M Zairin
Jurnalis Infoaceh.net

Lainnya

Pengadilan Tinggi Jakarta Vonis Zarof Ricar 18 Tahun, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Pangdam IM Mayjen TNI Niko Fahrizal dan Kajati Aceh Yudi Triadi SH MH, Kamis (24/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Hasto Kristiyanto Hadapi Vonis dengan Kepala Tegak, Guntur Romli: Keadilan Temukan Jalannya Sendiri
Aktivis perempuan Aceh Yulindawati usai melaporkan mantan Ketua Panwaslih Banda Aceh Indra Milwady ke Satreskrim Polresta Banda Aceh, Kamis (24/7). (Foto: Ist)
Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN Prof Dr R Siti Zuhro MA saat menjadi narasumber Webinar Kajian Studi Islam Prodi S3 Studi Islam UIN Ar-Raniry, Kamis (24/7). (Foto: Ist)
Kembali Terjadi, Keracunan MBG Coreng Program Baik Pemerintah
Sebanyak 163 dosen pemula dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Aceh mengikuti Short Course Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) 2025 yang digelar UIN Ar-Raniry. (Foto: Ist)
Trio Pimpinan Baru DPW PKS Aceh Periode 2025-2030: Ismunandar (Ketua), Kasibun Daulay (Sekretaris) dan H Saifunsyah (Bendahara). (Foto: Ist)
Perbandingan Kekuatan Militer Thailand dan Kamboja, bak Langit daan Bumi
Kopdes Merah Putih Jangan Bernasib seperti KUD
Terungkap Perseteruan FPI dan PWI LS Sudah Sejak 2,5 Tahun Lalu, Pemicunya Nasab
Hari Ini Hasto Kristiyanto Hadapi Sidang Vonis, KPK: Harapannya Berjalan dengan Lancar
Donald Trump Berduka, Hulk Hogan Meninggal Dunia
Respons Roy Suryo soal Jokowi Serahkan Ijazah Asli ke Penyidik saat Diperiksa di Solo
APBD Jakarta Tembus Rp91 Triliun, Guru PAUD cuma Dibayar Rp500 Ribu
Pengkhianatan Konstitusi dan Kedaulatan Negara
Begini Kondisi Habib Rizieq Pasca Bentrok Berdarah Saat Ceramahnya di Pemalang
Jokowi Bantah Kasmudjo Dosen Pembimbing Skripsi, Dokter Tifa: Terbiasa Bohong
Majelis Hakim PN Bireuen menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yakni R dan JS. (Foto: Ist)
Tutup
Enable Notifications OK No thanks