Evaluasi Mendagri Belum Sepenuhnya Ditindaklanjuti, DPRA Tolak Teken APBA 2024
BANDA ACEH — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli memberikan penjelasan terkait mandegnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2024 yang belum bisa dilaksanakan hingga akhir Februari ini.
Menurut Zulfadli, dari dinamika yang berkembang, proses rasionalisasi APBA 2024 hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah dilakukan sepihak oleh Pemerintah Aceh tanpa ada koordinasi dengan pihak DPRA sehingga berdampak terjadinya pemotongan anggaran belanja pada beberapa SKPA.
“Pernyataan yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh dalam hal ini atas perintah Pj Gubernur Aceh yang pada pokoknya menuduh dan menyudutkan seolah-olah pihak DPRA yang melakukan proses dan upaya untuk mengutak-atik terhadap anggaran APBA 2024 baik pada proses pembahasan maupun koreksi dari Mendagri adalah tuduhan yang tidak mendasar dan tidak logis,” ujar Ketua DPRA Zulfadli dalam keterangannya, Jum’at (23/2).
Buktinya, ungkap Zulfadli, tindakan yang disampaikan sangat bertolak belakang dimana pihak DPRA dituduh secara berencana dan penuh kesengajaan merubah estimasi Silpa 2023 terhadap APBA 2024 sekitar Rp 400 miliar.
Padahal pada kenyataanya DPRA sama sekali tidak melakukan hal tersebut, malah yang melakukan utak-atik adalah tim Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) atas perintah Pj Gubernur Aceh, dan oleh karena itu DPRA meminta kepada Pj Gubernur Aceh agar mengklarifikasi pernyataan tersebut supaya tidak terjadi polemik dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
Terdapat beberapa usulan perbaikan hasil koreksi Mendagri yang seharusnya dilakukan pembahasan secara bersama untuk kepentingan mencari alternatif jalan yang baik untuk keberlangsungan pembangunan Aceh tidak dilakukan dengan DPRA.
“Maka berdasarkan perihal tersebut jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas kebijakan penetapan anggaran APBA 2024, maka ini menjadi catatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak Pemerintah Aceh,” tegasnya.
Lebih lanjut Zulfadli menambahkan, selama proses pembahasan dan koreksi Mendagri atas APBA 2024 Pj Gubernur Aceh sama sekali tidak membuka ruang untuk bertemu dengan Ketua DPRA dan buktinya selama ini selalu mendorong Tim TAPA yang dipaksa secara langsung untuk bertemu dan membahas anggaran.
