GAM Tuntut Empat Pulau Dikembalikan, Tolak Empat Batalyon TNI Baru di Aceh
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Drs Syakir turun langsung menemui massa dan memberikan penjelasan bahwa Pemerintah Aceh saat ini tengah berupaya maksimal untuk mempertahankan hak wilayahnya.
“Empat pulau itu adalah milik Aceh. Kita memiliki bukti-bukti historis dan administratif. Saat ini, saya akan bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan data lengkap kepada Gubernur Aceh, dan mendampingi beliau dalam pertemuan dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Syakir.
Syakir menyatakan Pemerintah Aceh akan menempuh segala langkah strategis agar pulau-pulau itu dikembalikan, meskipun tidak melalui jalur hukum seperti PTUN.
“Jalur hukum bukan prioritas saat ini. Kita ingin menyelesaikan masalah ini secara politik dan administratif. Tapi jika itu tak membuahkan hasil, jalur hukum tetap terbuka,” tegasnya.
Ia hadir bersama Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat untuk memastikan bahwa aspirasi massa diterima dan dibawa ke forum yang lebih tinggi.
Selain itu, penolakan terhadap penempatan empat batalyon TNI baru juga menjadi sorotan tajam. GAM menyebut langkah tersebut sebagai bentuk militerisasi Aceh secara sistematis, yang mengancam kelangsungan perdamaian dan otonomi yang telah diperjuangkan melalui MoU Helsinki.
“Damai Aceh itu bukan pemberian. Itu hasil darah dan perjuangan. Rencana penambahan pasukan ini mencederai semangat damai yang telah dibangun bersama,” ujar salah satu orator lainnya.
Aksi berjalan damai dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. GAM menegaskan akan terus melakukan konsolidasi dan aksi lanjutan jika Pemerintah Pusat tidak segera merespon tuntutan mereka.
