Gelar Raker, Pj Gubernur Minta Bupati/Wali Kota se-Aceh Kompak Tangani Berbagai Isu
BANDA ACEH — Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta Bupati dan Wali Kota seluruh Aceh agar selalu kompak dalam menjalankan tugas pembangunan di daerahnya masing-masing.
Menurutnya, berbagai permasalahan strategis yang menyentuh langsung masyarakat, seperti kemiskinan, inflasi, hingga stunting harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif.
“Apa yang dibutuhkan kabupaten, bila ada di Provinsi, sampaikan kepada kepala dinas terkait biar segera ditindaklanjuti. Namun jika apa yang dibutuhkan tidak ada di provinsi adanya di pusat, saya siap mendampingi untuk minta ke pusat,” ujar Achmad Marzuki dalam rapat kerja bersama Bupati/Wali Kota se-Aceh, di Meuligoe Gubernur, Rabu (8/3/2023).
Lebih lanjut, Achmad Marzuki menambahkan, stabilitas politik dan keamanan begitu penting dijaga di setiap daerah, agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
Ia yakin, hal tersebut mampu dilakukan oleh Bupati dan Walikota se-Aceh yang mayoritasnya adalah ASN yang bebas dari kepentingan politik.
Dalam kesempatan itu, Achmad Marzuki juga meminta agar program strategis nasional yang diamanatkan pemerintah pusat, dapat dikawal sebaik mungkin. Terutama yang terkait kemiskinan, inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat dan stunting.
“Terkait kemiskinan, kehadiran Dana Otsus memang sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. Dan mulai tahun ini, alokasi dana otsus tinggal satu persen. Hal ini menjadi perhatian saya untuk berusaha mendapatkan bantuan pusat,” kata Achmad Marzuki.
Mantan Pangdam Iskandar Muda itu juga meminta bupati/wali kota agar intens membangun komunikasi dengan pihak kementerian. Dengan begitu akan ada program pembangunan ke daerah yang dibiayai melalui dana APBN.
Selain itu, permasalahan inflasi harga kebutuhan pokok juga menjadi fokus Pj Gubernur Aceh. Ia meminta agar para bupati/walikota rutin melaksanakan arahan Mendagri seperti melaksanakan operasi dan sidak pasar, menjaga stok pangan, dan menyiapkan laporan mingguan terkait program pengendalian kepada Gubernur dan Mendagri.
