Banda Aceh — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, akhirnya menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2020 dalam rangka penyampaian jawaban Plt. Gubernur Aceh terhadap penggunaan hak interpelasi DPRA, di gedung dewan setempat, Jum’at (25/9).
Nova yang telah lama ditunggu kedatangannya oleh anggota dewan, tiba di gedung DPRA usai pelaksanaan ibadah salat Jum’at. Kedatangan Nova turut didampingi Sekda Aceh Taqwallah, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin itu dimulai pukul 15.10 Wib dan berlangsung selama tiga jam lebih.
Nova Iriansyah saat mengawali penyampaian jawabannya terhadap hak interpelasi DPRA mengatakan dirinya sangat menghargai hak yang digunakan oleh beberapa anggota DPRA untuk meminta keterangan atau disebut juga hak interpelasi guna melaksanakan fungsi pengawasan DPRA dan menjadi bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan gubernur.
“Pada prinsipnya kami sangat menghargai hak yang digunakan oleh beberapa anggota dewan yang terhormat untuk meminta keterangan atau disebut juga hak interpelasi,” ujar Nova.
Nova lalu melanjutkan membacakan dokumen setebal 40 halaman berisi jawabannya terhadap hak interpelasi DPRA. Dokumen tersebut berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pihak DPRA.
Diantara pertanyaan DPRA tersebut, yaitu terkait postur anggaran perubahan APBA tahun anggaran 2019. Selain itu, Nova juga memberikan penjelasan terkait pernyataan yang menyebutkan bahwa prosedur pembahasan APBA tahun anggaran 2020 dilakukan secara singkat dan tidak sesuai dengan peraturan DPRA Nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, junto Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, kabupaten dan kota.
Selanjutnya juga terkait refocusing APBA tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19, kebijakan pemasangan stiker pada mobil pemakai BBM bersubsidi, pelaksanaan proyek multiyears, hingga sejumlah poin lainnya.
Pada kesempatan itu, Nova juga menyampaikan harapannya agar hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif terus terjalin dengan baik dan harmonis dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.
