BANDA ACEH –— Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh H Sudirman alias Haji Uma menilai pelaksanaan pembangunan di Aceh belum sepenuhnya mengedepankan kepentingan dan kebutuhan rakyat serta daerah, sehingga realisasinya menjadi kurang tepat sasaran dan efektif.
Hal itu disampaikan Haji Uma Rabu (25/8), saat menyikapi kinerja Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pembangunan.
Dia juga menyoroti profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan, dengan tingginya dana SiLPA tahun 2020 yang mencapai Rp 3,96 triliun serta munculnya sejumlah temuan potensi anggaran tidak efektif oleh BPKP Aceh dalam evaluasi anggaran kinerja ekonomi semester I tahun 2021.
“Tidak tepatnya sasaran pembangunan karena kepentingan dan kebutuhan rakyat belum menjadi dasar acuan utama dari perencanaan pembangunan. Kemudian pengelolaan yang kurang profesional dan transparan yang ditandai tingginya Silpa tahun 2020 yang mencapai Rp 3,39 triliun dari total APBA sebesar Rp 14,4 triliun serta banyaknya temuan masalah dan potensi anggaran tidak efektif di semester I tahun 2021 oleh BKPK Perwakilan Aceh,” kata Haji Uma.
Untuk itu, Haji Uma berharap agar Pemerintah Aceh mengedepankan kepentingan dan kebutuhan rakyat sebagai dasar pembangunan serta meningkatkan kinerja pengelolaan pembangunan secara lebih professional dan transparan.
Apalagi dari data yang ada, realisasi dan penyerapan APBA tahun 2021 juga masih rendah, dimana per Juli 2021 dari total Rp 16,763 triliun, realisasinya baru sekitar Rp 4,2 triliun atau 25,5 persen dari total pagu anggaran.
“Kita berharap Silpa tidak terjadi lagi di tahun 2021, karena itu Pemerintah Aceh mesti meningkatkan kinerjanya, apalagi realisasi APBA hingga akhir semester I tahun ini masih rendah, baru 25 persen. Padahal serapan anggaran ikut menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat karena tidak terserapnya tenaga kerja dan dampak lain bagi masyarakat yang hari ini dalam kondisi sulit akibat Covid-19,” harap Haji Uma.
Di akhir penyampaiannya, Haji Uma menekankan pentingnya keseriusan Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mengelola dan mengawal proses pembangunan Aceh agar dapat berjalan lancar dan optimal sehingga akan memberi dampak konstruktif bagi perubahan di segala lini kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah ke arah yang lebih baik ke depan. (IA)
