Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Izin Hutan Produksi Jadi Kendala Tol Sigli–Banda Aceh Beroperasi Penuh

“Untuk badan jalan utama izinnya sudah keluar, yang tersisa hanya izin kawasan penyangga HTI. Kita masih menunggu surat pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan,” ujar Saiful.
Pengoperasian Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum yang telah lama dinantikan masyarakat Aceh masih terkendala izin kawasan hutan produksi. (Foto: Ist)

BANDA ACEH, Infoaceh.net – Pembangunan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) yang telah lama dinantikan masyarakat Aceh masih terkendala persoalan izin kawasan hutan produksi.

Proyek strategis nasional ini belum bisa difungsikan sepenuhnya karena izin penggunaan hutan tanaman industri (HTI) di sisi jalan tol belum diterbitkan yakni pada Seksi 1 ruas Padang Tiji-Seulimeum.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, bersama Dinas Pertanahan Aceh dalam rangka reses di daerah pemilihan, Jum’at (2/8/2025).

Rapat dipimpin oleh Plh. Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Saiful Usman.

“Untuk badan jalan utama izinnya sudah keluar, yang tersisa hanya izin kawasan penyangga HTI. Kita masih menunggu surat pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan,” ujar Saiful.

Menurutnya, progres fisik tol Padang Tiji-Seulimeum sudah hampir rampung. Namun pengoperasian penuh terganjal oleh urusan administratif tersebut.

Saiful juga menyebut sejumlah proyek strategis nasional (PSN) lain di Aceh seperti bendungan dan irigasi sudah memasuki tahap akhir pengadaan lahan.

Menanggapi hal itu, Haji Uma menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kementerian terkait agar segera menyelesaikan izin yang tertunda.

“Tol Sibanceh ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kita akan kawal agar segera bisa difungsikan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kerja Dinas Pertanahan Aceh dalam pengadaan lahan PSN dan mendorong adanya edukasi publik terkait nilai strategis suatu lahan pembangunan.

“Keterlibatan pemerintah daerah, tokoh adat, hingga budayawan sangat penting,” tambahnya.

Berdasarkan data, dari total 965 hektare lahan Jalan Tol Sibanceh, baru sekitar 27,4 persen atau 112 hektare yang rampung dibebaskan.

Sementara itu: Bendungan Keureuto di Aceh Utara (896 hektare) telah selesai 100 persen.

Bendungan Rukoh di Pidie rampung 92 persen dari 716 hektare.

Irigasi Lhok Guci di Aceh Barat capai 81 persen dari 269 hektare.
Irigasi Jambo Aye Kanan di Aceh Timur masih tahap identifikasi (30 hektare).

Tol Binjai–Langsa II capai 97 persen pembebasan dari 42 hektare.

PLTA Kombih 3 di Subulussalam sudah 98 persen dari 59 hektare.

Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan proyek strategis nasional di Aceh demi percepatan pembangunan dan konektivitas antardaerah.

author avatar
M Ichsan
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah ditunjuk jadi Kapolda Aceh
Ku Bantu Kau, Ada 100 Berangkat

Ku Bantu Kau, Ada 100 Berangkat

Umum
Silfester Matutina Tak Dieksekusi Saat Dirinya Jabat Menkopolhukam, Mahfud MD Malah Bilang Begini
Mendag Lain Juga Impor, Lebih Banyak
Lagi, Gugatan Pembuktian Ijazah Jokowi Kandas! Kali Ini di PN Sleman
Breaking News! Komjen Dedi Prasetyo Ditunjuk Jadi Wakapolri
Pakar telematika Roy Suryo
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar pabrik ekstasi rumahan yang beroperasi di balik kantor Subrayon AMPI Hamdan, Jalan Teratai, Medan Maimun, Kota Medan.
Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono melantik Kasat Reskrim AKP Donna Briadi di Meuligoe Rastra Sewakottama, Selasa (5/8/2025). (Foto: For Infoaceh.net)
Pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, tidak bisa dianggap sebagai kebijakan yang salah secara hukum dari Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil, mengunjungi rumah duka almarhum Syahrul Ramadan di Desa Sampaimah, Kecamatan Manyak Payit, Aceh Tamiang, Selasa (5/8). (Foto: Ist)
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tiga bos perusahaan akuakultur eFishery sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman
Kakanwil Kemenag Aceh Drs H Azhari
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi KPK untuk melaporkan langsung kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji 2025 yang diperkirakan merugikan negara Rp 225 miliar dan perkara pemerasan oleh ASN sebesar Rp 51 miliar.
Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi partai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pernah dirasakan Partai Demokrat saat era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.
Silfester Matutina Bebas karena Pengaruh Jokowi, Sama-sama Tukang Bohong
Habibi
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Tutup
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x