Jabatan Achmad Marzuki Berakhir 6 Juli, Mendagri Minta DPRA Usul 3 Nama Calon Pj Gubernur
BANDA ACEH — Masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang saat ini dijabat Achmad Marzuki akan berakhir pada 6 Juli 2023 bulan depan.
Achmad Marzuki, yang merupakan mantan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya dilantik menjadi Pj Gubernur Aceh pada 6 Juli 2022 lalu oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Aceh sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan pengangkatan Penjabat Gubernur Aceh, masa jabatan Achmad Marzuki adalah selama satu tahun.
Menyusul akan berakhirnya masa jabatan Achmad Marzuki bulan depan, maka Mendagri Tito Karnavian meminta kepada DPRA untuk mengirimkan tiga nama usulan sebagai calon Pj Gubernur Aceh Masa Jabatan 2023-2024.
Permintaan tersebut berdasarkan surat Mendagri Nomor: 100.2.1.3/2971/SJ, tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Tito Karnavian yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Berdasarkan amanat Pasal 201 ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur tahun 2022, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
Dilihat pada Kamis (8/6/2023), dalam surat Mendagri tersebut pada angka 1 ditulis, “Penjabat Gubernur Aceh akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 6 Juli 2023, sehingga perlu mengisi kekosongan jabatan gubernur sebagaimana dimaksud sesuai dengan perundang-undangan”.
Kemudian pada angka 2 “Berkenaan dengan hal tersebut, DPRA melalui Ketua DPRA dapat mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pj Gubernur Aceh dengan orang yang sama/berbeda untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan Penjabat Gubernur Aceh
“Usulan nama calon Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan paling lambat tanggal 20 Juni 2023 kepada Menteri Dalam Negeri,” tulis surat Mendagri tersebut pada angka 3.
Tembusan surat tersebut juga disampaikan kepada Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Wakil Mendagri di Jakarta. (IA)
