Gunawan menambahkan, seharusnya sebagai sebuah institusi yang mendidik putra-putri di Aceh, tidak menempuh cara-cara premanisme seperti itu, tapi menerapkan pola secara musyawarah dan mengedepankan asas logika, hukum sehingga menjadi contoh bagi masyarakat umum.
“Kita sangat menyayangkan dengan pola yang diterapkan saat ini dan kami menilai ada krisis moral di kalangan orang-orang terdidik,” tegasnya.
Menurut Gunawan, penutupan jalan umum dan membuat batas melintang di tengah jalan itu sangat tidak berbudaya. “Jalan umum ditutup dan dibangun tembok. Jika terjadi hal-hal darurat dengan masyarakat dengan penutupan jalan tersebut, ini bisa menjadi kasus kemanusiaan,” sebutnya.
Gunawan menyatakan Kopelma Darussalam merupakan milik tiga perguruan tinggi yakni Unsyiah, UIN Ar-Raniry dan Teungku Chik Pante Kulu, bukan milik salah satu perguruan tinggi saja.
“Perlu kami jelaskan bahwa Kopelma merupakan sumbangan masyarakat Aceh yang diberikan untuk tiga kampus untuk mendidik generasi Aceh,” jelasnya.
Selain menutup jalan kampus, pihak Unsyiah juga meminta gedung asrama putri UIN dibongkar karena diklaim berada di atas tanah Unsyiah, begitu juga dengan asrama putra. Pihak UIN juga keberatan atas pemintaan pembongkaran rumah dosen yang sudah berdiri sejak tahun 1986.
Gunawan menjelaskan persoalan aset antara kedua universitas tersebut saat ini belum titik temu dan saat ini masih dalam tahapan moratorium sehingga kedua belah pihak untuk sementara tidak membangun.
Pihak UIN Ar-Raniry telah beraudiensi dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan juga Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud terkait persoalan kepemilikan lahan dan aset di Kopelma Darussalam.
“Kami sudah menyampaikan ini kepada Plt Gubernur pada 5 Agustus 2020. Termasuk kita ceritakan asal usul tanah dan proses penyelesaian dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,” kata Juru Bicara Tim Penyelesaian Aset UIN Ar-Raniry, Zainuddin T M.Si
Zainuddin menyatakan, Plt. Gubernur Nova sudah menyampaikan akan membentuk tim independen untuk menyelesaikan lahan Unsyiah dan UIN. Plt. Gubernur juga meminta kedua belah pihak menahan diri terlebih dahulu atas segala bentuk pembangunan, sebelum adanya titik terang.
