Infoaceh.net. BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami permasalah defisit anggaran menjelang pelantikan Wali Kota dan Wali Kota terpilih periode 2025-2030.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh Alriandi Adiwinata mengungkapkan, menutup tahun anggaran 2024, Banda Aceh kembali mengalami defisit anggaran Rp 39,8 miliar
“Proyeksinya sebesar Rp 39,8 miliar, bukan Rp 100 miliar lebih,” ujar Alriandi Adiwinata, Senin (10/2) meluruskan pemberitaan di media massa terkait jumlah utang Pemko Banda Aceh yang disebut mencapai Rp 100 miliar.
“Jadi jumlah utang kita yang sebenarnya adalah Rp 39,8 miliar yang bersumber dari Surat Perintah Membayar (SPM) yang tidak dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024,” terangnya lagi.
Menurut Riri -sapaan akrab Alriandi, angka tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa atau Alokasi Dana Gampong (ADG).
Meski begitu, nominalnya belum final, sebab proyeksi utang dimaksud masih dilakukan proses reviu oleh Inspektorat Banda Aceh.
“Setelahnya baru dapat kita ketahui nilai konkret besaran utang tahun anggaran 2024,” sebutnya.
Masih menurut Riri, tidak terealisasinya SPM sampai dengan akhir tahun lalu disebabkan oleh tiga faktor utama.
Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak terealisasi sesuai dengan target.
“Realisasi komponen PAD kurang 10 persen dari target sehingga menyebabkan tidak terealisasi PAD lebih kurang Rp 16 miliar. Lalu Pendapatan Transfer minus 2,64 persen dari yang ditargetkan sehingga menyebabkan tidak terealisasi pendapatan transfer sekira Rp 27 miliar,” sebutnya.
Kedua, tidak sesuainya penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemko Banda Aceh 2023 dan 2024 sebesar Rp49 miliar.
“Sementara alokasi yang dibutuhkan untuk PPPK formasi 2019-2023 sejumlah 1.104 orang sekitar Rp 69 miliar yang mengakibatkan menjadi beban APBD 2024 lebih kurang Rp 20 miliar,” sebut Riri.
