“Di sisi lain yang juga menjadi faktor ketiga, kita mesti tetap merealisasikan belanja yang bersumber dari PAD dan dana transfer yang tidak tercapai itu untuk sejumlah belanja prioritas di 2024 lalu,” sebutnya lagi.
Selain kondisi utang sebagaimana dijelaskan Alriandi, Pemko Banda Aceh juga diproyeksikan mengalami permasalahan keuangan pada tahun anggaran 2025.
“Sebabnya antara lain, kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan PPPK formasi 2019-2023 sejumlah satu bulan Rp 25 miliar, dan belum mengalokasikan belanja gaji dan tunjangan PPPK formasi pengangkatan 2024 sejumlah 1.222 orang dengan estimasi senilai Rp 61 miliar,” terangnya.
Dari gambaran permasalahan tersebut, Pemko Banda Aceh mempunyai kewajiban menyelesaikan permasalahan utang 2024 senilai Rp 39,8 miliar dan proyeksi utang 2025 dengan kisaran Rp 86 miliar.
Riri turut menyampaikan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Meuraxa dalam periode tahun anggaran yang sama.
“Per 31 Desember 2024, RSUD Meuraxa juga memiliki utang sebesar Rp 49 miliar,” katanya.
Adapun utang RSUD Meuraxa disebabkan belum diselesaikannya pembayaran Insentif Jasa layanan lebih kurang Rp19 miliar, Belanja Obat/Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Rp22 miliar, dan Belanja Operasional rumah sakit sekira Rp8 miliar,” ujarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Pj Sekdako Banda Aceh Bachtiar mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pembayaran utang Pemko Banda Aceh dan RSUD Meuraxa dengan langkah-langkah kongkrit.
“Sesuai instruksi Bapak Pj Wali Kota Almuniza Kamal, saat ini bersama stakeholder terkait kita sedang mematangkan roadmap penyelesaian utang secara komprehensif,” ujarnya.
Pihaknya secara intens berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih mengenai penyusunan roadmap penyelesaian utang dimaksud.
“Roadmap yang akan disepakati bersama nantinya, memuat timeline, sumber dana, hingga tahapan pembayaran yang jelas.”
Khusus RSUD Meuraxa, Pj wali kota, sebut Bachtiar, juga telah menginstruksikan jajaran direksi rumah sakit milik Pemko Banda Aceh tersebut untuk menyusun strategi penyelesaian utang dengan tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
