Banda Aceh — Kasus warga yang positif terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh saat ini semakin meningkat tajam di Aceh.
Hingga Sabtu (5/9) telah mencapai 1.944 orang yang positif Covid-19 di provinsi ujung paling barat pulau Sumatera itu, hingga membuat pihak rumah sakit rujukan Covid-19 sudah kewalahan.
“Hal ini terjadi akibat kita lalai di awal pandemi ini, karena terlena mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dan penetapan Aceh sebagai provinsi zona hijau,” ujar Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI Aceh, M. Nasir Djamil dalam keterangannya, Sabtu (5/9) malam.
Karenanya, Forbes DPR RI dan DPD RI Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk lebih fokus mengatasi pandemi Covid-19 yang angkanya kini semakin naik di Aceh.
“Desakan ini merupakan bentuk kepedulian kita semua guna menekan angka kematian dan mengurangi risiko tertular virus Corona di kalangan warga Aceh,” tegas Nasir.
Pertama, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR) secara menyeluruh minimal 1: 1000 sesuai standar WHO.
Kedua, memperbanyak laboratorium tes swab PCR minimal 5 lokasi di wilayah pantai timur dan utara, yang bisa ditempatkan di Kota Lhokseumawe. Pantai barat di Meulaboh, pantai selatan di Tapaktuan, dan kawasan tengah di Takengon.
“Laboratorium ini tentu sangat dibutuhkan guna membantu laboratorium kesehatan milik Balai Litbangkes Kemenkes RI Aceh di kawasan Lambaro dan laboratorium penyakit infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, yang selama ini telah eksis dan bekerja maksimal melakukan uji swab PCR,” ungkapnya.
Ketiga, perlu segera merekrut relawan tenaga medis di setiap rumah sakit di Aceh, karena saat ini tenaga medis banyak yang harus menjalani isolasi karena terpapar covid-19.
Keempat, Pemerintah Aceh didesak untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kepercayaan di tengah masyarakat dan dana refocusing covid-19 direalisasikan secara transparan dan akuntabel sehingga tepat guna dan berdaya hasil guna.
Kelima, mengajak seluruh pemangku kepentingan di Aceh agar membangun kepercayaan dan kesadaran publik guna melakasanakan protokol kesehatan secara konsisten.
Keenam, Pemerintah Aceh segera mendata secara akurat warga yang tidak mampu dan terdampak ekonominya akibat pandemi covid-19 guna mendapatkan bantuan sosial.
“Karena itu data terpadu kesejahteraan sosial di Aceh menjadi mutlak dibutuhkan,” pungkas Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI Aceh, Nasir Djamil. (IA)
