“Tahun ini kami akan menilai dua dinas, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Disdukcapil. RSUD Meuraxa kita skip karena sedang fokus menangani pandemi Covid-19.”
Tahun lalu, ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) Banda Aceh tersebut berhasil mendapatkan nilai A minus dengan total indeks 4,05.
“Angkanya lebih tinggi dari Provinsi Aceh (3,29) dan di atas kabupaten/kota lainnya di Aceh. Tahun ini harapan kami hasilnya bisa lebih baik, minimal tidak turun dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan dirinya sangat antusias untuk membesarkan MPP Banda Aceh. “Harus lebih baik ke depan demi kemajuan Banda Aceh. Oleh sebab itu, MPP terus kita sempurnakan termasuk penambahan anggaran dari Rp 5 miliar menjadi Rp 10 miliar,” terangnya.
Menurut mantan Dirut Bank Aceh ini, kehadiran MPP di Pasar Aceh telah memberi multiplier effect bagi Banda Aceh. “Bisa kita lihat aktivitas ekonomi di sana semakin menggeliat, walau di tengah pandemi sekalipun.”
Aset Pemko Banda Aceh yang sempat mubazir selama bertahun-tahun itu pun kini menjadi ramai, bahkan sebuah supermarket juga baru dibuka di lantai dua.
“Jadi minimal ada dua imbasnya, yaitu termanfaatkannya aset terbengkalai dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Beberapa pembenahan juga sedang dilakukan Aminullah di kawasan pusat perdagangan Banda Aceh tersebut. “Kita sedang siapkan sistem cashless dengan QRIS berkerja sama dengan Bank Indonesia.”
Kemudian Jalan Diponegoro di depan Pasar Aceh juga akan diberlakukan parkir elektronik agar lebih arus lalu lintas lebih teratur dan lancar. “PKL juga akan kita tertibkan,” sebutnya.
Lanjutnya, masukan soal pembangunan Pujasera di top roof Pasar Aceh juga sangat menarik. “Itu memang sudah kita rencanakan pengembangan lantai empat untuk lokasi food court. Termasuk akan kita bangun jembatan penyebarangan dari Pasar Aceh ke Masjid Raya Baiturrahman untuk mempermudah akses masyarakat ke MPP Banda Aceh,” pungkas Aminullah. (IA)
