Lebih lanjut, kata Suharyanto, pemerintah daerah harus menyegerakan pembentukan Satgas PMK dan menetapkan pejabat otoritas veteriner (POV) bagi kabupaten/kota yang belum membentuk Satgas dan POV untuk mempercepat penanganan PMK di Aceh.
“Libatkan juga komponen TNI-Polri, akademisi, masyarakat, media dan dunia usaha untuk bersatu padu menangani PMK, supaya Aceh menjadi zero cases kasus PMK, usahakan juga 3 kabupaten yang masih nihil PMK, usahakan jangan sampai ada yang terjangkit, kalau bisa harus bebas tanpa vaksin itu luar biasa,” pungkasnya.
Dalam pertemuan itu, Kepala BNPB Suharyanto secara simbolis juga menyerahkan bantuan berupa perlengkapan vaksinasi PMK dan buku saku Satgas PMK kepada Pemerintah Aceh, melalui Sekda Aceh Taqwallah. (IA)
