Ketua DPRA Ingatkan APH Harus Koordinasi dengan Inspektorat Sebelum Usut Korupsi
Zulfadhli mengingatkan penegakan hukum yang tidak sesuai prosedur dapat berakibat pada tersendatnya pembangunan di daerah, apalagi saat ini Aceh sedang dalam tahap percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Dalam kesempatan itu, Zulfadhli juga menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pembangunan di Aceh.
Ia menyinggung besarnya komitmen Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam mendukung program pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto, yang terangkum dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Presiden Prabowo sendiri beberapa kali menyebut Gubernur Aceh sebagai sahabatnya dalam forum nasional maupun internasional, termasuk di Rusia. Jangan sampai semangat dan komitmen ini terganggu oleh persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara administratif,” katanya.
Menurut Zulfadhli, pembangunan Aceh masih menghadapi banyak tantangan dan butuh dukungan maksimal dari semua pihak, termasuk melalui percepatan realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang kini tersisa hanya satu persen dari total APBN.
“Kita sedang perjuangkan agar dana otsus dinaikkan menjadi 2,5 persen dan bersifat permanen. Maka serapan yang optimal terhadap dana yang tersedia saat ini sangat penting. Jangan sampai proses pembangunan terhambat hanya karena penyelesaian hukum yang tidak taat prosedur,” pungkasnya.
