Belum lagi pada tahun anggaran 2025 pemangkasan anggaran dari pusat melalui kebijakan efesiensi nasional sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 dilakukan sehingga sebesar Rp 104 miliar lebih keuangan daerah mengalami pengurangan,” bebernya.
Melihat kondisi tersebut, kata Rusdiman, Pemkab Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Mirwan MS dan Baital Mukadis hendaknya melakukan pembenahan secara maksimal.
Menurut KP2AS, ada dua poin penting yang harus dibenahi oleh Pemkab Aceh Selatan saat ini.
Pertama tata kelola birokrasi Pemerintahan, dengan menyegerakan pelaksanaan mutasi dan penyegaran.
Selain itu, Pemkab Aceh Selatan hendaknya mengoptimalkan kinerja birokrasi dengan menerapkan kedisiplinan melalui absensi online berbasis biometrik dan e-kinerja di lingkungan Pemkab Aceh Selatan.
“Absensi online berbasis biometrik dan e-kinerja ini hendaknya menjadi acuan pemberian tambahan pendapatan (TPP/TPK) ASN maupun tenaga kontrak nantinya,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Rusdiman, Pemkab Aceh Selatan juga juga harus menertibkan aset dan pendapatan daerah dengan menggunakan sistem yang terukur.
“Pembayaran pajak dan retribusi secara online dan tersistem akan dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta meminimalisir kebocoran PAD. Begitupun dengan penggunaan aset daerah juga harus ditata secara tersistem dengan memanfaatkan teknologi digital,” ucapnya.
Rusdiman mendukung Bupati Aceh Selatan untuk menerapkan sistem pembayaran kegiatan dengan menggunakan surat pernyataan kesediaan dana (SPD).
Sehingga, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan nantinya adalah kegiatan yang memang tersedia anggarannya, sementara untuk kegiatan yang pendanaannya hendaknya dipandang terlebih dahulu guna menghindari utang dan penggunaan anggaran yang tidak pada tempatnya.
“Ini semua penting dilakukan agar ada perbaikan tata kelola baik dari segi birokrasi pemerintahan maupun keuangan daerah,” katanya.
KP2AS berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tidak ragu-ragu melakukan pembenahan demi kemajuan daerah.
