Komitmen Antikorupsi Illusi, Tender Proyek Aceh Masih Dikuasai ‘Pokir’ Dewan
“Dengan proses e-katalog yang simpel, KPA dan calon penyedia sangat mudah berkompromi. Di sinilah rawan terjadinya komitmen di bawah meja,” tambah Nasruddin.
TTI menyebut, informasi yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa ratusan miliar rupiah dari paket Pokir “dijual” ke rekanan dengan potongan bervariasi antara 25 hingga 30 persen.
“Setiap anggota dewan menunjuk koordinator yang menjadi perantara antara rekanan dengan PPK atau KPA. Setelah ada kesepakatan, barulah rekanan diperkenalkan secara resmi. Di sinilah terjadi komitmen yang mengarah pada praktik jual beli proyek,” ungkapnya.
Ia menilai praktik ini sebagai salah satu penyebab utama Aceh masih menyandang status sebagai provinsi termiskin di Sumatera.
“Ratusan miliar dana rakyat menguap percuma. Ini bukan lagi isu biasa, tapi kejahatan terhadap hak-hak masyarakat. Wajar jika Aceh tak kunjung keluar dari kemiskinan,” pungkas Nasruddin Bahar.
Editor : M. Saman
