JAKARTA — Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/2).
Dalam aksi unjukrasa di Gedung Merah Putih tersebut, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh meminta agar KPK RI lebih tegas dan serius terkait dugaan korupsi yang tengah ditangani di provinsi Aceh sejak pertengahan tahun 2021.
Koordinator aksi Barmawi menilai KPK selama ini belum serius terhadap komitmen lembaga untuk menindak secara tegas kejahatan anggaran yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
“Respon KPK RI sebelumnya masih belum tegas dalam menjawab harapan tinggi serta komitmen rakyat Aceh, agar Provinsi Aceh terbebas dari jeratan korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi pemerintahan Aceh yang mengakibatkan Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin Indonesia dan termiskin di pulau Sumatera,” kata koordinator aksi, Barmawi.
Padahal, katanya, Aceh memiliki anggaran pembangunan yang besar. Bahkan pada Tahun Anggaran 2022 saja Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sejumlah Rp 16,17 triliun.
Anggaran yang besar tersebut seharusnya mau dan mampu dimaksimalkan oleh Pemerintah Aceh guna membangun ekonomi rakyat, agar rakyat Aceh bisa mendapat nilai tambah yang lebih sehingga bisa menekan angka kemiskinan di Aceh yang saat ini berada pada 15.53%.
Barmawi menilai, anggaran Aceh yang besar selama ini diperuntukkan pada persoalan yang tidak subtansial yang tengah dialami masyarakat. (IA)
