KSAD Tegaskan Tanah Blang Padang Kewenangan di Kemenkeu, Bukan TNI AD
Polemik muncul setelah masyarakat dan sejumlah tokoh Aceh mempertanyakan pemasangan plang ‘Hak Pakai oleh TNI AD’ di tanah yang berada dekat dengan Masjid Raya Baiturrahman. Beberapa pihak menilai tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan masyarakat sipil.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto, untuk memohon penyelesaian status tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh yang saat ini dikelola oleh TNI Angkatan Darat (TNI-AD).
Surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan nomor 400.8/7180, tertanggal 17 Juni 2025. Dalam surat itu, disertakan beberapa bukti terkait kepemilikan tanah wakaf Blang Padang yang terletak di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
Menurut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, berdasarkan sejarah serta dokumen peninggalan Kesultanan Aceh dan dokumen Belanda, tanah Blang Padang beserta tanah wakaf di Blang Punge diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk keperluan kemakmuran, kemaslahatan, dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.
Lebih lanjut, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanah wakaf Blang Padang telah dikuasai secara sepihak oleh TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda sejak 20 tahun lalu, pasca-tsunami Aceh.
