Banda Aceh – Dalam pekan ini, Keurukon Katibul Wali kembali menyusun rancangan reusam sebagai bagian dari penyempurnaan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe (LWN Aceh. Rancangan peraturan pelaksana (reusam) yang disusun kali ini adalah Reusam Wali Nanggroe Tentang Waliyul ‘Ahdi.
“Kegiatan yang melibatkan seluruh unsur ini dimulai sejak 14 Juli lalu, dan sesuai agenda 17 Juli diplenokan,” kata Katibul Wali Nanggroe, Usman Umar, S.Sos di sela rapat penyusunan Rancangan Reusam Waliyul ‘Ahdi di Ruang Rapat Tuha Lapan, Jum’at (17/7).
Usman menjelaskan, kegiatan penyusuan rancangan Reusam Wali Nangroe tentang Waliyul ‘Ahdi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
Pada pasal Pasal 4 Qanun Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan, susunan Kelembagaan Wali Nanggroe terdiri atas Wali Nanggroe, Waliyul ’Ahdi, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional dan Lembaga. Sementara saat ini struktur Waliyul ‘Ahdi masih terjadi kekosongan.
Sedangkan pada pasal 17 ayat 7 di qanun yang sama disebutkan Waliyul ’Ahdi adalah Pemangku Wali Nanggroe atau orang yang merupakan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe, apabila Wali Nanggroe tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
“Jadi penyusunan Rancangan Reusam Waliyul ‘Ahdi bagian dari proses penyempurnaan perangkat Lembaga Wali Nanggroe. Secara khusus juga untuk membuat dasar pengusulan dalam rangka mempercepat proses pengisian personal Waliyul ’Ahdi, membuat tatacara pengisian Waliyul ’Ahdi, dan membuat kriteria pengisian Waliyul ’Ahdi,” jelas Usman.
Para peserta penyusunan Rancangan Reusam Waliyul ‘Ahdi berjumlah 21 orang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Tuha Peuet sejumlah tujuh orang, Ketua, Wakil Ketua dan dua anggota Majelis Tuha Lapan, ketua dan Wakil Ketua Majelis Fatwa sebanyak dua orang, empat orang Staf khusus Wali Nanggroe, dua akademisi dan pakar hukum dari perguruan tinggi di Banda Aceh, serta satu Staf Ahli Keurukon Katibul Wali.
