Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Masih Banyak Persoalan, Korban Pelanggaran HAM Rumoh Geudong Mengadu ke Wali Nanggroe

Pertemuan korban pelanggaran HAM Rumoh Geudong dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar, Rabu (6/9), di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar

BANDA ACEH – Belasan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu Rumoh Geudong, Pidie, menjumpai Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini.

Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun dalam keterangannya mengatakan, pertemuan antara Wali Nanggroe dengan para korban difasilitasi LSM Paska Aceh. Pertemuan berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Rabu (6/9/2023).

Nursakdah Husein, perwakilan dari Paska Aceh menyebut saat ini banyak persoalan dihadapi para korban pelanggaran HAM masa lalu di Rumoh Geudong.

Mulai dari bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat pendataan, kemudian banyak korban yang belum diverifikasi kembali setelah pendataan, serta masih banyak korban belum didata sama sekali oleh pemerintah.

“Kemudian ada pihak yang menyatakan bahwa 21 Agustus dijadikan Hari Pelanggaran HAM Rumoh Geudong. Itu dibuat tanpa ada kesepakatan dengan para korban secara menyeluruh,” ujar Nursakdah usai pertemuan.

Oleh karena ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi para korban, Nursakdah meminta dukungan kepada Wali Nanggroe Aceh untuk mendorong pihak-pihak terkait, baik Pemerintah Kabupaten Pidie, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk dapat menyelesaikan segera persoalan tersebut.

Hal senada juga disampaikan Saifuddin, salah seorang korban pelanggaran HAM Rumoh Geudong. Ia berharap persoalan-persoalan yang dihadapi pihaknya dapat diperjuangkan.

“Apa yang direncanakan dan dilaksanakan ke depan bisa transparan, bisa dipantau bersama,” ujar Saifuddin.

Menanggapi penyampaian keluhan para korban Rumoh Geudong, Wali Nanggroe telah memerintahkan langsung instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Hari ini, bersama para korban yang hadir, saya mengundang instansi-instansi terkait, BRA, KKR, dan Pemerintah Aceh, untuk mendengar langsung apa saja persoalan yang terjadi,” kata Wali Nanggroe.

Ia juga menyebut ada persoalan komunikasi dan koordinasi antara instansi-intansi yang telah diberi tanggung jawab menangani persoalan korban pelanggaran HAM, sehingga menyebabkan tidak sinerginya kerja-kerja yang dilakukan.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry menjalin kerja sama pendidikan dengan Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) Kota Bharu, Malaysia dengan penandatanganan MoA di ruang rapat Rektor UIN Ar-Raniry, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi pisang dan beberapa makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan
BPS Aceh menetapkan garis kemiskinan pada Maret 2025, seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin jika pengeluaran rata-rata di bawah Rp676.247 per kapita per bulan. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kader senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, Nourman Hidayat
Mengapa Tubuh Cepat Lelah Meski Tidur Cukup? Ini 5 Penyebabnya
Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat membuka Musrenbang untuk penyusunan RPJMD 2025–2029, Jum'at (25/7) di Gedung Dekranasda Aceh Besar. (Foto: Ist)
Aksi nekat seorang pemuda di Medan yang mengaku sebagai anak Kasat Narkoba Polrestabes Medan hanya demi sebatang rokok berujung penangkapan.
Aktivitas tambang bijih besi di lokasi IUP KSU Tiega Manggis dan kegiatan pengangkutan oleh PT PSU masih berlangsung meski telah diperintah Bupati Aceh Selatan untuk menghentikan kegiatan. (Foto: Ist)
BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
Tutup