Ia menyoroti pentingnya strategi terpadu dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Muhaimin, pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional bisa ditekan hingga 5 persen pada tahun 2029, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,86 persen per tahun.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pada 2025 telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun.
“Dana ini akan diarahkan untuk jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan angkatan kerja, hingga penciptaan peluang usaha baru,” jelas Muhaimin.
Ia menekankan perlunya memperluas akses masyarakat miskin terhadap dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperbesar akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Lebih jauh Muhaimin mendorong pemerintah daerah agar aktif melakukan konsolidasi program, memastikan intervensi anggaran tepat sasaran, serta memperkuat pendampingan hingga ke tingkat desa.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis persoalan inflasi, kemiskinan, dan stabilitas keamanan dapat dikelola dengan baik, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari berbagai kebijakan pembangunan.
