Mendagri Sarankan Wali Nanggroe dan Mualem Langsung Temui Presiden Prabowo Bahas Dana Otsus
Jakarta, Infoaceh.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melakukan audiensi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas secara komprehensif skema pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian dalam pertemuan silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh di kediaman dinas Mendagri, Sabtu siang (12/7/2025), yang juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Lembaga Wali Nanggroe.
Menurut Tito, pertemuan dengan Presiden penting dilakukan agar kebijakan Dana Otsus Aceh ke depan dapat dirancang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memperhatikan aspirasi masyarakat serta kondisi khas Aceh.
“Model pengelolaan Dana Otsus seperti yang diterapkan di Papua bisa menjadi pertimbangan. Di sana digunakan kombinasi antara block grant dan earmarking untuk hal-hal prioritas,” jelas Mendagri.
Ia menegaskan, pendekatan serupa bisa disesuaikan untuk Aceh, tentunya dengan mempertimbangkan kekhususan dan kebutuhan daerah.
Untuk itu, audiensi langsung dengan Presiden disebut sebagai langkah strategis agar pemerintah pusat memahami secara utuh dinamika dan harapan rakyat Aceh.
Selain isu Otsus, pertemuan juga membahas penguatan kelembagaan Wali Nanggroe, peningkatan PAD Aceh, serta pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Mendagri menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan peran institusional Wali Nanggroe sebagai bagian dari kekhususan Aceh.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi pembangunan dan membuka ruang investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hadir mendampingi Mendagri dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dan Kapuspen Kemendagri Benni Irwan.
Sementara Wali Nanggroe didampingi oleh Anggota Majelis Tuha Peut Prof Syahrizal Abbas, Staf Khusus Diplomasi Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Abdullah Hasbullah, dan Kasubbag Perencanaan T. Ambral Ponda.
